Rajiv Serap Aspirasi Masyarakat Ciwidey untuk Perjuangkan Program Pemerintah
Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai NasDem, Rajiv, memanfaatkan masa reses untuk menyerap aspirasi masyarakat Desa Nengkelan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kegiatan ini bagian dari komitmennya untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat melalui program pemerintah di sektor pertanian, kelautan, perikanan, dan kehutanan. Rajiv menilai masa reses sebagai momentum penting bertemu langsung masyarakat dan memastikan kebijakan pemerintah sesuai kebutuhan lapangan.
"Bagi saya, hadir dan mendengarkan langsung adalah cara terbaik untuk merawat harapan dan mewujudkan solusi nyata bagi masyarakat," ujar Rajiv, Rabu (29/7/2026).
Dalam dialog tersebut, Rajiv menerima masukan warga tentang pengembangan desa, peningkatan kesejahteraan petani, dan perluasan akses program pemerintah yang memberi manfaat langsung. Rajiv menegaskan setiap aspirasi warga menjadi bahan perjuangannya dalam legislasi, penganggaran, dan pengawasan di DPR RI.
Menurut Rajiv, komunikasi langsung dengan masyarakat penting agar program yang diperjuangkan menjawab kebutuhan riil di daerah. Rajiv mengajak masyarakat memanfaatkan posisinya di Komisi IV DPR RI sebagai jembatan memperjuangkan program kewenangan komisi tersebut.
"Saya ingin masyarakat tidak ragu memaksimalkan kehadiran saya di DPR RI. Mari bersama-sama mengoptimalkan program di sektor pertanian, kelautan dan perikanan, serta kehutanan agar potensi desa berkembang dan kesejahteraan meningkat," ujarnya. Rajiv menilai Kabupaten Bandung, termasuk Ciwidey, memiliki potensi besar di sektor pertanian dan ekonomi pedesaan yang perlu diperkuat dengan kolaborasi pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Ia berkomitmen mengawal program kementerian mitra Komisi IV DPR RI agar menjangkau lebih banyak masyarakat, mulai dari bantuan sarana prasarana pertanian hingga program pemberdayaan yang tingkatkan pendapatan warga.
"Reses bukan sekadar memenuhi agenda konstitusional, tetapi kesempatan memastikan suara masyarakat sampai ke DPR dan diterjemahkan jadi kebijakan yang bermanfaat," pungkas Rajiv, dilansir dari Detikcom.