Rajiv Kucurkan Dana Pribadi Rp340 Juta Tambah Bantuan BSPS

Anggota DPR RI Rajiv menyalurkan dana pribadi sebesar Rp340 juta untuk menambah kualitas pembangunan 17 unit rumah penerima manfaat Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (26/7/2026), dilansir dari Detikcom.

Komitmen penambahan bantuan Rp20 juta per rumah tersebut disampaikan langsung oleh politisi Partai NasDem itu saat meninjau lokasi program bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Desa Cilampeni.

"Melihat kebahagiaan masyarakat penerima manfaat menjadi pengingat bagi kita semua bahwa rumah yang layak bukan hanya bangunan fisik. Rumah yang baik dapat menghadirkan rasa aman, kenyamanan, dan harapan baru bagi sebuah keluarga," kata Rajiv dalam keterangan tertulis.

Langkah pengucuran dana pribadi ini dilakukan guna memastikan material pembangunan rumah warga memiliki kualitas yang jauh lebih baik.

"Pemerintah sudah memberikan bantuan melalui program BSPS. Saya juga akan menambahkan bantuan secara pribadi sebesar Rp 20 juta untuk masing-masing rumah agar kualitas pembangunannya semakin baik dan manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal," ujar Rajiv.

Dalam kesempatan tersebut, legislator asal daerah pemilihan Jawa Barat itu menegaskan pentingnya peran anggota parlemen untuk mendampingi serta mengawal realisasi program pemerintah secara langsung di lapangan.

"Sebagai wakil masyarakat Kabupaten Bandung, saya memiliki tanggung jawab untuk memastikan program pemerintah benar-benar sampai kepada rakyat yang membutuhkan," ungkapnya.

Berdasarkan catatan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, kuota BSPS Kabupaten Bandung pada 2026 melonjak tajam menjadi 3.235 unit yang tersebar di 31 kecamatan dan 196 desa, dibandingkan alokasi 2025 yang hanya 35 unit. Secara keseluruhan, Provinsi Jawa Barat menduduki posisi tertinggi penerima alokasi BSPS tingkat nasional pada 2026 dengan total 46.817 unit rumah.

Mengenai lonjakan alokasi bantuan tersebut, pihak DPR menekankan pentingnya pengawasan agar pelaksanaan fisik dan penyalurannya tidak menyimpang dari sasaran.

"Peningkatan alokasi ini merupakan kabar baik bagi masyarakat Kabupaten Bandung. Tugas kami selanjutnya adalah mengawal agar bantuan diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan dan pembangunan rumah dilakukan dengan kualitas yang baik," jelasnya.

Selain program hunian, upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Cilampeni juga bakal disinergikan melalui usulan program budidaya tematik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Kami akan memperjuangkan program aspirasi budidaya tematik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Harapannya, masyarakat tidak hanya memiliki rumah yang lebih layak, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan keluarga," ujarnya.

Integrasi antara pemenuhan kebutuhan hunian dan pembukaan peluang usaha dinilai menjadi langkah krusial dalam menciptakan kemandirian ekonomi warga penerima manfaat secara berkelanjutan.

"Rumah yang layak memberikan rasa aman, sedangkan peluang usaha memberikan kemandirian. Keduanya harus diperjuangkan bersama agar taraf hidup masyarakat benar-benar meningkat," tutupnya.