Puan Maharani Soroti Keamanan Transportasi Laut usai Insiden KM Mutiara

Minimnya standar keamanan transportasi laut di Indonesia memicu perhatian serius dari Ketua DPR RI Puan Maharani pascainsiden kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 di perairan utara Madura yang memakan lima korban jiwa, sebagaimana dilansir dari Detikcom. Sorotan tersebut disampaikan Puan mengingat rentetan kecelakaan kapal yang terus berulang di berbagai wilayah perairan tanah air dalam beberapa waktu terakhir. "Duka cita mendalam kami sampaikan kepada seluruh korban kecelakaan KM Mutiara Sentosa II. Insiden ini harus menjadi pengingat bahwa ternyata faktor keamanan transportasi laut di Indonesia masih minim," kata Puan, Rabu (4/8/2026).

Ia turut mengungkit kasus Kapal Layar Motor (KLM) Nurul Salsa yang karam di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan pada Juli 2026 sebagai bukti adanya masalah sistemik.

"Ini menjadi PR buat kita bersama, bahwa banyaknya kecelakaan kapal laut sejak awal tahun saja menunjukkan masih ada persoalan serius dalam dunia transportasi laut Indonesia," ujar Puan. Ketidaksesuaian data penumpang di lapangan kerap menjadi salah satu celah utama yang berulang kali ditemukan dalam setiap investigasi kecelakaan maritim.

"Persoalan manifest kapal yang berbeda dengan penumpang yang ada di lapangan menjadi persoalan yang terus menerus kita temukan. Harus ada evaluasi mendalam mengenai persoalan ini," tambahnya. Guna mencegah terulangnya tragedi serupa, pemerintah didesak untuk memprioritaskan aspek keselamatan warga di atas kepentingan operasional semata.

"Masyarakat menggunakan kapal laut bukan karena pilihan gaya hidup, tetapi karena kebutuhan. Bagi jutaan warga di wilayah kepulauan, transportasi laut merupakan satu-satunya akses menuju layanan kesehatan, pendidikan, perdagangan, maupun aktivitas ekonomi," kata Puan. Penetapan standar keselamatan yang ketat harus dijadikan indikator keberhasilan utama dalam pengelolaan navigasi pelayaran nasional. "Maka penting bagi pemerintah untuk menjadikan keselamatan penumpang sebagai indikator utama evaluasi penyelenggarakan transportasi laut nasional," tambahnya.

Langkah konkret lain yang diusulkan adalah penentuan tolok ukur nasional terkait penurunan tingkat risiko kecelakaan di laut.

"Dengan demikian, setiap lembaga atau kementerian, operator, dan regulator memiliki tanggung jawab yang terukur untuk meningkatkan keselamatan masyarakat," imbuhnya. Sementara itu, Kepala Basarnas M Syafii mengonfirmasi bahwa tim SAR dikerahkan secara intensif untuk melakukan penyisiran di lokasi kejadian selama satu pekan penuh pada tahap awal. "Jika terkonfirmasi dari posko pengaduan, KSOP, atau pemilik kapal bahwa masih ada korban yang belum ditemukan, itu akan menjadi dasar bagi kami untuk melanjutkan operasi," kata Syafii, Senin (3/8/2026).

Proses evakuasi darurat di tengah cuaca buruk tersebut dapat berjalan cepat berkat respons langsung dari tujuh kapal sipil di sekitar lokasi setelah menerima sinyal darurat Basarnas Command Center.