PSI dan PDIP Saling Balas Pernyataan Terkait Status Politik Jokowi

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terlibat perdebatan sengit mengenai rencana penyematan jaket PSI kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai Ketua Dewan Pembina yang menandai status politiknya, dilansir dari Detikcom pada Sabtu (13/6).

Rencana pengangkatan tersebut memicu reaksi keras dari PDIP yang menegaskan bahwa Jokowi sebenarnya telah dipecat dari partai berlambang banteng sejak akhir tahun lalu. Perbedaan pandangan ini memicu aksi saling balas komentar tajam di antara pengurus pusat kedua partai politik tersebut.

Wakil Ketua Pembina DPP PSI Grace Natalie menjelaskan bahwa instruksi kelengkapan struktur kepengurusan di tingkat daerah telah diberikan untuk menyambut peresmian status Jokowi. Langkah konsolidasi organisasi ini dilakukan secara serentak di seluruh provinsi Indonesia guna menghadapi proses verifikasi partai pada tahun depan.

"Jadi PSI secara nasional di semua provinsi DPW, agar melengkapi struktur sampai di tingkat desa dan kelurahan. Tidak hanya di NTT, jadi ini serentak di wilayah lain juga berlangsung karena kita tahun depan kita sudah masuk verifikasi, dan segera merampungkan agar Bapak Dewan Pembina bisa segera secara formal memakai jaket PSI dan ikut menyapa masyarakat," beber Grace dalam kunjungannya di Kupang, dilansir detikBali, Sabtu (13/6).

Ketua DPP PSI Bestari Barus menambahkan bahwa momentum pemakaian jaket resmi tersebut akan menjadi penanda transparan bagi masyarakat mengenai arah politik Jokowi. Prosesi simbolis itu dijadwalkan bakal dipimpin langsung oleh Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.

"Ya, bisa seperti itu (sebelum keliling), bisa mengalir. Yang paling penting adalah bahwa menjadi permakluman publik Pak Jokowi itu bukan sekadar kata-kata saja," kata Bestari kepada wartawan, Sabtu (13/6).

Pihak kepengurusan pusat PSI menilai kejelasan status formal ini sangat krusial bagi publik agar tidak ada lagi keraguan mengenai posisi politik Jokowi. Pihaknya menyatakan posisi baru Jokowi sebagai Ketua Dewan Pembina sebelumnya sudah sering disosialisasikan dalam berbagai kegiatan safari politik.

"Tetapi nanti, setelah disematkan jaket itu dan diumumkan secara resmi oleh Ketua Umum, itu menjadi permakluman publik sebesar-besarnya bahwa Pak Jokowi sudah bersama PSI and tidak lagi bersama PDI," sambungnya.

Menurut manajemen internal PSI, fleksibilitas waktu penjaketan akan disesuaikan dengan agenda konsolidasi nasional bersama struktural kepengurusan. Penyerahan atribut kehormatan dipandang sebagai kelanjutan dari komitmen yang sebelumnya sudah dibicarakan secara tertutup.

"Tentunya kalau soal jaketnya itu kan simbolik. Penjaketan itu simbolik tentu menyesuaikan dengan waktu dan tempat nanti di mana Ketua Umum yang akan menyematkan secara simbolis, dimulainya efektifnya beliau nanti Pak Jokowi sebagai Ketua Dewan Pembina," ujarnya.

Manajemen organisasi PSI menghendaki hilangnya bias opini di kalangan akar rumput setelah prosesi seremonial tersebut terlaksana. Penegasan posisi ini dinilai menjadi jawaban bagi publik yang mempertanyakan keanggotaan partai sang mantan presiden.

"Ya saya kira itu, bisa bersamaan diperkenalkan (turun keliling), nah sekaligus itu menjadi gong pertama Pak Jokowi bersama kita di dalam board PSI gitu ya," tuturnya.

Eskalasi perdebatan meluas sewaktu pihak PSI menyatakan langkah ini akan mengakhiri spekulasi ketidakpastian posisi politik yang bersangkutan di masyarakat. Pengenalan formal dirancang bertepatan dengan agenda turun ke daerah.

"Dan menjadi harapan kami menjadi permakluman publik sebesar-besarnya gitu loh. Posisi politik beliau gitu, ya biar nggak lagi ada keraguan, kebimbangan di masyarakat toh. Ini partainya sudah yang mana sekarang Pak Jokowi, kan begitu," imbuh dia.

Merespons narasi yang dibangun oleh PSI, Politisi PDIP Guntur Romli mengeluarkan pernyataan pengoreksian status keanggotaan Jokowi pada hari berikutnya, Minggu (14/6). Ia menyatakan bahwa Jokowi beserta sejumlah figur lainnya sudah resmi diberhentikan oleh partai sejak Desember 2024.

"Saya koreksi judulnya, Jokowi bukan hanya tidak lagi bersama PDI Perjuangan, tapi Jokowi sudah dipecat oleh PDI Perjuangan, bersama Gibran, Bobby, dan 27 lainnya pada Desember 2024, karena pelanggaran konstitusional, pelanggaran terhadap AD/ART dan peraturan partai," ujar Guntur saat dihubungi, Minggu (14/6).

Guntur menegaskan keputusan pemecatan tersebut diambil secara kelembagaan akibat adanya pelanggaran berat terhadap regulasi internal dan anggaran dasar organisasi. Oleh karena itu, PDIP mengaku tidak lagi memiliki urusan atas pilihan politik yang bersangkutan ke depan.

"Jadi Jokowi bukan keluar dari PDI Perjuangan atau mundur, tapi dipecat karena pelanggaran. Karena dia sudah dipecat, maka bukan menjadi urusan PDI Perjuangan dia mau tidak berpartai atau berpartai lagi," tambahnya.

Lebih lanjut, fungsionaris PDIP tersebut melontarkan kritik mengenai inkonsistensi sikap para pendukung yang dahulu menolak istilah tertentu namun kini justru bergabung demi kepentingan elektoral semata. Ia membandingkan perbedaan substansi penugasan kader di kedua partai.

"Cuma mau mengingatkan, dulu pendukung Jokowi tidak mau Jokowi disebut 'petugas partai' saat bersama PDI Perjuangan, itu ejekan katanya. Maka dengan Jokowi masuk partai hanya untuk kepentingan elektoral partai itu, artinya ludah dijilat di sini," katanya.

Kritik tajam dari internal PDIP juga menyoroti pergeseran peran fungsional kepartaian yang dialami oleh Jokowi di dalam wadah barunya. Guntur menilai terdapat perbedaan orientasi kerja politik yang signifikan antara masa lalu dan masa sekarang.

"Bedanya 'petugas partai' Jokowi sebagai orang partai (PDI Perjuangan) ditugaskan untuk kepentingan rakyat dan negara. 'Jongos partai' Jokowi sebagai orang partai (PSI) hanya bekerja untuk kepentingan elektoral partai, itu saja," katanya.

Pernyataan dari perwakilan PDIP tersebut langsung ditanggapi kembali oleh Bestari Barus yang menilai narasi yang dikeluarkan pihak lawan tidak mencerminkan kedewasaan berpolitik dari sebuah partai besar. PSI menganggap respons emosional itu bersumber dari kekecewaan akibat momentum transisi politik ini.

"Iya, pernyataan seperti itu sebetulnya kan sangat tidak layak keluar dari muncung orang-orang yang menganggap dirinya berada di partai besar, yang pendidikan politiknya bagus. Ternyata hari ini masyarakat Republik Indonesia itu menakar, oh segini cuma hasil yang didapat, kualitas narasi yang bisa disampaikan oleh partai yang menganggap dirinya besar itu, nah itu sangat disayangkan," kata Bestari saat dihubungi.

Menurut pandangan PSI, reaksi keras dari kader PDIP memperlihatkan adanya beban psikologis mendalam yang terus dipelihara sejak perpisahan politik tersebut terjadi. Pihaknya menyarankan perlunya evaluasi internal mengenai kurikulum kedewasaan berpolitik.

"Tapi memang apa yang beberapa kali saya sampaikan di berbagai kesempatan bahwa memang rasa sakit ditinggal oleh Pak Jokowi itu ya, rasa sakit yang dirasakan karena ditinggal oleh Pak Jokowi itu memang sangat mendalam dan terpelihara itu bertumpuk-tumpuk di dalam hati mereka gitu. Ya perlu pendidikan pendewasaan kembali itu di kurikulum, kalau ada kurikulumnya juga itu partai, supaya bisa kemudian lebih menata diri lebih dewasa di dalam berpolitik," ucap dia.

Mengenai status pemecatan resmi dari PDIP terhadap Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution, PSI menilai hal tersebut hanyalah bagian dari mekanisme formalitas belaka. Bestari mengklaim opini publik justru merasa lega dengan keluarnya Jokowi dari keanggotaan partai lamanya.

"Terus masalah Pak Jokowi dipecat, Gibran dipecat, atau lagi Bobby dipecat, ya mekanisme saja itu sih. Tapi saya meyakini seribu persen bahkan bahwa betapa bahagianya rakyat Indonesia ini yang melihat Pak Jokowi itu keluar ataupun dalam prosesnya itu adalah dikeluarkan oleh PDIP," jelas dia.

Perwakilan PSI tersebut mengungkit kembali sejumlah perlakukan di masa lalu yang dianggap merendahkan martabat posisi presiden saat menghadiri acara-acara seremonial terbuka. Penilaian negatif tersebut diklaim memengaruhi persepsi simpatisan publik.

"Karena mereka melihat Pak Jokowi itu dikuyu-kuyu, dibilang mentang-mentang, dijadikan objek selfie, duduk di kursi yang wah seperti apa kita lihat gitu kan di depan orang ramai gitu. Mentang-mentang lho, apa segala macam. Apakah itu yang dikatakan diberikan kehormatan?" lanjut dia.

Pada bagian akhir argumentasinya, Bestari menyebut kualitas kritik dari rival politiknya tidak memiliki bobot substantif yang layak untuk terus diperdebatkan di ruang publik. Namun, pihaknya tetap menyampaikan rasa simpati atas dinamika internal yang dialami kubu seberang.

"Ya jadi bagi saya apa yang disampaikan oleh siapapun yang nadanya miring itu adalah sesuatu yang mungkin boleh dikatakan sampah kali ya. Sampahlah gitu, tidak berkelas, tidak berbobot, yang sebetulnya tidak patut juga untuk ditanggapi. Tapi sudahlah, kita bersimpati atas rasa sakit luar biasa yang mereka rasakan itu dan diwakilkan untuk menyampaikan apa namanya reaksi-reaksi ya ke publik itu oleh Guntur," tutur dia.

Menutup perselisihan narasi tersebut, perwakilan dari kepengurusan pusat PSI mendesak PDIP untuk fokus pada pembenahan internal organisasi mereka sendiri tanpa mencampuri urusan domestik partai lain. Pihak PSI menegaskan pemberian atribut jaket kehormatan sebelumnya sudah pernah dilakukan secara langsung di kediaman pribadi Jokowi.

"Lho, begini, apa pun yang akan dilakukan Pak Jokowi bersama PSI tidak usah menjadi apa namanya perhatian ataupun concern daripada PDIP. Uruslah partaimu, kan begitu. Nah ya kalau Pak Jokowi itu bahkan kita jaketkan secara ini simbolis dulu sudah sudah pernah di rumah beliau gitu, ya jaket kehormatan kita berikan gitu," imbuh dia.