Lonjakan Harga Solar Industri Bayangi Proyek Yudikatif Legislatif IKN

Pembangunan fisik kawasan perkantoran lembaga yudikatif dan legislatif di Ibu Kota Nusantara menghadapi kendala lonjakan harga solar industri imbas konflik geopolitik Amerika Serikat dan Iran, meski proyek tetap ditargetkan selesai pada periode 2027 hingga 2028, sebagaimana dilansir dari Detik Finance pada Minggu (16/8/2026).

Kenaikan harga bahan bakar tersebut memicu keluhan dari pihak penyedia jasa di lapangan. Pihak Otorita Ibu Kota Nusantara kini sedang melakukan pembahasan internal guna mencari jalan keluar atas tantangan operasional ini.

Pejabat Pembuat Komitmen E.4 OIKN, Sony Alisa, mengonfirmasi aduan yang diterima dari mitra pelaksana proyek terkait dinamika harga energi global tersebut.

"Ini memang dari penyedia sempat mengeluh juga ya, terkait kenaikan solar ya. Ada geopolitik gitu kan kemarin. Ya ini yang sedang kita dengan pimpinan coba kita diskusikan," ungkap Sony kepada wartawan di area pembangunan kawasan lembaga yudikatif IKN, Kalimantan Timur, Minggu (16/8/2026).

Lonjakan harga solar industri di tingkat penyedia tercatat cukup signifikan, dari kisaran awal Rp12.500 per liter menjadi Rp20.000 per liter, bahkan sempat menyentuh angka Rp28.000 hingga Rp30.000 per liter. Berdasarkan data Asosiasi Kontraktor Indonesia, harga minyak mengalami kenaikan 37,41 persen sejak 28 Februari hingga 1 Juli 2026, yang berimbas pada kenaikan solar industri sebesar 41,52 persen, besi beton 27,78 persen, serta aspal 23,85 persen.

Kendati tertekan biaya operasional, target penyelesaian fisik kompleks yudikatif tetap dipatok pada 25 Desember 2027. Pada akhir tahun 2026, progres konstruksi kawasan yang mencakup gedung Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Plaza Keadilan, dan Masjid Kawasan ini ditargetkan menembus 40 persen.

Pekerjaan pembangunan gedung Mahkamah Agung yang digarap PT Hutama Karya Persero mencatatkan nilai kontrak Rp1,4 triliun dengan progres 12,5 persen setelah delapan bulan pengerjaan. Sementara paket gedung MK, KY, dan Masjid Kawasan oleh ADHI-Deta Decon KSO bernilai Rp1,65 triliun dengan progres 12,41 persen.

Sony menambahkan bahwa percepatan terus dilakukan pada pengerjaan struktur gedung sebelum melangkah ke tahap penyelesaian akhir.

"Ini sekarang kan target tahun ini mudah-mudahan kita bisa mencapai 40% ya. Struktur, topping off, nanti tinggal penyelesaian arsitektural, dan landscape, interior, ya itu kita kebut lah," jelasnya.

Mengenai ketahanan fisik bangunan kawasan yudikatif, struktur dirancang untuk jangka panjang namun membutuhkan perawatan rutin agar tidak cepat rusak.

"Ini kalau dari standar gedung itu, ya 20 tahunan ya. 20 tahun atau 50 tahun kalau dari itunya. Berarti nanti butuh, kalau bangunan ini soalnya kalau nggak ditempati itu kan rusak ya, itu harus ditempati, dirawat, itu bisa lama," jelasnya.

Sementara itu, pembangunan kawasan legislatif yang meliputi gedung DPR, MPR, dan DPD ditargetkan rampung pada Desember 2027. Total nilai kontrak untuk lima paket pengerjaan di kawasan ini mencapai Rp8,24 triliun.

PPK-E.3 OIKN, Alfrits Steeve Willy Makalew, rincian nilai proyek tersebut saat ditemui di lokasi pembangunan.

"Secara total nilai kontrak legislatif itu adalah sebesar Rp 8,24 triliun," ungkapnya kepada wartawan di kawasan proyek pembangunan legislatif.

Rincian paket kawasan legislatif mencakup Gedung Sidang Paripurna bernilai Rp1,24 triliun dengan progres 12,147 persen, Gedung DPR 1 senilai Rp1,84 triliun dengan progres 11,029 persen, dan Gedung DPR 2 senilai Rp1,96 triliun dengan progres 9,927 persen. Gedung DPD mencatatkan nilai kontrak Rp1,48 triliun dengan progres 9,404 persen, sedangkan Gedung MPR bernilai Rp1,70 triliun dengan progres 10,559 persen.

Alfrits menegaskan batas waktu penyelesaian seluruh paket pengerjaan utilitas dan gedung di kawasan legislatif tersebut.

"Kita akan membangun ini sampai dengan 23 Desember 2027. Insyaallah 23 Desember 2027 sudah selesai," pungkasnya.