Presiden Prabowo Integrasikan Lembaga Pendidikan dalam BPPK

Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI), Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto mengumumkan pembentukan Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan (BPPK) di Istana Negara, Jakarta, usai dilantik pada Rabu, 22 Juli 2026, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Badan baru ini bertugas mengonsolidasikan serta mengintegrasikan berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi URI, hingga pembinaan sumber daya manusia di sektor pemerintahan dan BUMN.

Integrasi tersebut dirancang untuk menyiapkan calon pemimpin Indonesia masa depan melalui skema pembinaan yang terstruktur sejak sekolah menengah hingga lembaga perguruan tinggi dan instansi kerja.

"Jadi Bapak Presiden ini sangat concern dengan sumber daya manusia terutama untuk pemimpin Indonesia di masa depan khususnya. Nah, inilah beliau menginginkan adanya pendidikan-pendidikan, baik di tingkat SD, SMP, SMA, perguruan tinggi dan juga di pemerintahan. Nah, beliau ingin mengkonsolidasikan, mengintegrasikan beberapa pendidikan yang sudah ada saat ini," kata Donny di Istana Negara, usai pelatikan pada Rabu (22/7/2026).

Skema pengintegrasian ini mencakup pengelolaan sekolah unggulan serta rencana pendirian sepuluh universitas baru di bawah naungan URI.

"Jadi, kita sudah dengar bahwa saat ini ada namanya sekolah unggulan Garuda, baik yang baru ataupun yang transformasi. Kemudian beliau juga akan mendirikan 10 universitas Republik Indonesia. Kemudian yang berikutnya yang ketiga adalah mengintegrasikan juga adalah Lembaga Administrasi Negara (LAN). Ini semua adalah terkait dengan pendidikan pembinaan, penyiapan sumber daya manusia untuk ke depan baik untuk pemerintahan ataupun untuk BUMN," lanjut Donny.

Konsep integrasi lembaga pendidikan ini mengadopsi sistem Institut National du Service Public (INSP) di Prancis yang mencetak banyak pejabat tinggi negara.

"Jadi itu akan terintegrasi dari lulusan SMA yang bagus-bagus, kemudian akan masuk ke perguruan tinggi dan kemudian masuk kepada pemerintahan ataupun kepada BUMN. Dan inilah yang digagas oleh beliau (Presiden Prabowo)," ujar Donny.

Mengenai pembagian peran, BPPK dipastikan tetap berkoordinasi dan bersinergi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

"Kita laksanakan sinergi dengan Mendikti ya. Jadi saat ini saat ini yang melaksanakan yang mengelola sekolah unggulan dan yang melaksanakan perguruan tinggi itu adalah di Kementerian Dikti. Nah, nanti akan kita kelola supaya Kementerian Dikti juga bisa melaksanakan tugas fungsinya sesuai dengan ketentuan ya. Jadi ini akan kita kelola tapi tetap kita akan bersinergi juga dengan Kementerian Dikti, Kementerian Dikdasmen juga," sebut Donny.

Di bawah BPPK, terdapat tiga struktur utama yaitu Badan Pengelola Sekolah Unggulan, Badan Pengelola Perguruan Tinggi, dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang fungsinya diperluas mencakup BUMN.

Saat ini BPPK beroperasi sementara di gedung kantor BUMN Jalan Merdeka Selatan sebelum dipindahkan ke kawasan Bogor Utara di lahan bekas perkebunan kelapa sawit.

"Jadi penyiapan karyawan untuk BUMN juga akan dilaksanakan di Lembaga Administrasi Negara. Dan saat ini yang sedang kami lakukan ini, kami juga sudah melaksanakan program ini. Kalau rekan-rekan media mendengar 2 bulan yang lalu itu saya juga sudah membuka namanya P3MD, Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan," ungkap Donny.

Program pembinaan tersebut telah berjalan dengan melatih 399 pegawai baru BUMN untuk mempersiapkan tenaga kerja berketerampilan tinggi.

"Jadi kami melatih membina saat ini adalah 399 orang pegawai baru dari BUMN sedang kami latih, sedang kami bina untuk menjadi seorang karyawan yang punya hati yang mulia dan punya pikiran otak yang cerdas untuk memajukan bangsa kita ini," tambah Donny.