Presiden Kroasia Tolak Penunjukan Duta Besar Baru Israel

Kebijakan agresi militer Tel Aviv di Jalur Gaza memicu langkah radikal dari Kroasia yang menolak menyetujui penunjukan duta besar baru Israel untuk Zagreb pada Senin (18/5/2026).

Keputusan bersejarah ini diambil langsung oleh Presiden Kroasia Zoran Milanovic yang selama ini dikenal vokal mengkritik perang di Gaza. Penolakan ini menandai ketegangan diplomatik baru sekaligus menjadi momen pertama dalam sejarah Kroasia seorang presiden menolak penunjukan duta besar asing.

Langkah tegas ini terungkap setelah media Israel melaporkan bahwa Milanovic telah menahan persetujuan atas diplomat Nisan Amdor selama tujuh bulan sejak Tel Aviv menyetujuinya pada November 2025. Hubungan bilateral makin memanas karena Israel dianggap melanggar etika dengan mengumumkan nama calon delegasi sebelum mendapat restu resmi kepresidenan.

Kantor kepresidenan Kroasia menegaskan bahwa sikap politik ini bersifat final dan tidak akan bergeser meskipun mendapat tekanan dari pihak luar.

"Duta Besar Negara Israel yang diusulkan belum menerima, dan tidak akan menerima, persetujuan dari Presiden Republik Zoran Milanović," ungkap pernyataan resmi kantor kepresidenan Kroasia dalam menyikapi usulan tersebut.

Pihak kepresidenan menambahkan bahwa penentuan diplomat asing sepenuhnya merupakan hak kedaulatan negara yang berada di bawah kendali mutlak wilayah kerja presiden sejak tahun 2020.

"Tekanan publik maupun politik, dalam hal ini dari pihak Israel, tidak akan mengubah keputusan presiden," demikian bunyi pernyataan tersebut seperti dikutip dari The Jerusalem Post.

Pernyataan itu senada dengan rilis dari kantor kepresidenan negara anggota NATO tersebut yang menolak tunduk pada intervensi asing.

“Duta besar yang diusulkan oleh Negara Israel tidak menerima, dan tidak akan menerima, persetujuan Presiden Republik Zoran Milanovic karena kebijakan yang dijalankan otoritas Israel saat ini,” demikian pernyataan kantor presiden Kroasia.

Kroasia menganggap langkah Tel Aviv yang memublikasikan nama calon sebelum ada kepatuhan diplomatik sebagai pelanggaran norma.

“Tekanan publik atau politik, dalam hal ini dari pihak Israel, tidak akan mengubah keputusan Presiden Republik,” lanjut pernyataan tersebut.

Menanggapi penolakan resmi ini, Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan tengah berkoordinasi dengan pemerintah Kroasia untuk membahas kelanjutan status perwakilan mereka. Berdasarkan jadwal, Nisan Amdor diproyeksikan menggantikan Duta Besar Gary Koren yang masa tugasnya berakhir akhir Mei ini.

Media Israel melaporkan bahwa Tel Aviv kemungkinan akan tetap mengirim Amdor ke Zagreb dengan status kuasa usaha atau charge d’affaires. Status diplomatik ini menjadi pintu belakang bagi Israel karena tidak membutuhkan persetujuan dari presiden Kroasia.

Di sisi lain, kebijakan Milanovic menuai kecaman keras dari pihak pro-Israel yang menuduhnya memiliki sentimen personal.

Mengenai penolakan ini, sebuah sumber yang mengetahui detail masalah tersebut menuduh Milanovic sebagai "tokoh politik bermasalah yang dalam masa lalu yang belum lama ini, secara jelas melontarkan pernyataan anti-Israel dan antisemit".

Kritik tajam Milanovic memang sempat memicu friksi verbal dengan pejabat tinggi Tel Aviv beberapa bulan lalu.

"Jika saya bertemu dengan seseorang dari pemerintahan itu, berarti saya menerima kekerasan Israel, pembersihan etnis, dan kejahatan perang," ujar Milanovic.

Pernyataan tersebut merujuk pada keengganannya menemui Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa’ar pada Oktober 2025 lalu.

“Kami tidak ingin infeksi dan kuman milik orang lain di Kroasia, baik Iran maupun Israel,” kata Milanovic pada Maret lalu.

Kalimat itu dilontarkan Milanovic setelah sempat memanggil Gary Koren terkait tuduhan aktivitas mata-mata Iran di Zagreb.

Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa’ar langsung bereaksi keras melalui media sosial X atas pernyataan presiden Kroasia tersebut.

"Retorika ofensif Presiden Kroasia tidak dapat diterima. Bahasa penuh kebencian tentang Israel dan zionisme mencerminkan pendekatan antisemitisme."

Terlepas dari perselisihan tajam di tingkat kepresidenan, kabinet konservatif Kroasia yang memegang kekuasaan eksekutif harian justru memiliki pandangan yang condong mendukung Israel. Menteri Luar Negeri Kroasia Gordan Grlic-Radman bahkan sempat bertemu dengan Sa'ar di Berlin sekitar 10 hari lalu untuk menjaga hubungan baik kedua negara.

Usai pertemuan itu, Sa’ar mengatakan, "Pertemuan yang sangat baik dengan sahabat saya, Menteri Luar Negeri Kroasia Gordan Grlic-Radman, di sela kunjungan kami ke Berlin. Saya mengundangnya untuk segera berkunjung ke Israel."

Hingga kini, Kroasia secara resmi tetap menolak penangguhan kerja sama Uni Eropa-Israel dan tidak mengakui Negara Palestina. Sementara itu, eskalasi konflik di Gaza sejak Oktober 2023 dilaporkan otoritas setempat telah menewaskan hampir 73 ribu warga Palestina.