Presiden Kamerun Paul Biya Absen Dua Bulan Usai Kunjungan ke Eropa

Presiden Kamerun Paul Biya, yang telah memimpin sejak 1982, absen dari negaranya selama dua bulan setelah berangkat ke Eropa pada 7 Juni 2026 untuk kunjungan pribadi singkat. Hingga kini, ia belum kembali, memicu pertanyaan soal kondisi kesehatannya dan kelangsungan pemerintahan di Kamerun.

Paul Biya, kini berusia 93 tahun, memenangkan masa jabatan kedelapan pada tahun 2025, yang memungkinkan dia memimpin hampir sampai usia 100 tahun. Ia adalah presiden kedua Kamerun sejak kemerdekaan 1960 dan termasuk pemimpin dengan masa jabatan terlama di dunia.

Juru bicara pemerintah René Emmanuel Sadi menjelaskan kepada radio Prancis RFI bahwa Biya berada di Jenewa, Swiss, dan tidak sedang dirawat di rumah sakit. Namun, rincian aktivitas dan lokasi pastinya tidak diungkapkan.

Selama masa ketidakhadirannya, Biya tetap mengambil keputusan penting, termasuk menyetujui perombakan besar di militer awal bulan ini. Juru bicara memastikan tidak ada kekosongan kekuasaan dan bahwa Biya akan segera kembali.

Samuel Hiram Iyodi, kandidat oposisi muda pada pemilu tahun lalu, mendesak parlemen untuk mengajukan permohonan ke Dewan Konstitusi guna menilai apakah absennya Biya bisa dianggap kekosongan jabatan presiden. Namun, dominasi partai penguasa membatasi peluang langkah ini.

Abit Riassai Acha, mahasiswa doktoral di Universitas Yaoundé II, mengatakan generasinya hanya mengenal Biya sebagai presiden dan meski terbiasa dengan absennya, warga tetap perlu bertanya tentang tata pemerintahan.

Profesor hukum publik Wilson Tamfuh menyatakan bahwa pemerintahan tetap dapat berjalan jika kewenangan didelegasikan kepada perdana menteri dan pejabat lainnya, namun masalah utama adalah kemampuan pemerintah mengatasi persoalan mendasar seperti konflik di wilayah berbahasa Inggris, pengangguran, dan infrastruktur buruk.

Analisis Collins Molua Ikome yang tinggal di Jerman menyoroti tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi Kamerun, termasuk pemadaman listrik, korupsi, dan minimnya layanan kesehatan berkualitas yang hanya dinikmati kalangan tertentu.

Politisi oposisi Issa Tchiroma Bakary menilai absennya Biya selama ini memperburuk legitimasi pemerintah dan menuduh upaya mempertahankan kekuasaan dengan cara kekerasan. Pada pemilu 2025, Bakary memperoleh lebih dari 35 persen suara dan menuding adanya kecurangan.