Presiden Hungaria Tamas Sulyok Tolak Desakan Mundur PM Peter Magyar

Presiden Hungaria Tamas Sulyok menolak tuntutan Perdana Menteri Peter Magyar untuk mengundurkan diri dari jabatannya pada Senin (1/6/2026). Penolakan ini memicu ketegangan politik terbuka antara kepemimpinan lama dan baru di negara tersebut, seperti dilansir dari Bloombergtechnoz.

PM Magyar, yang memenangkan pemilu secara mutlak dan menumbangkan mantan perdana menteri Viktor Orban, sebelumnya memberikan tenggat waktu hingga Minggu (31/5/2026) tengah malam bagi Sulyok untuk menanggalkan jabatannya. Melalui pesan video berdurasi lima menit di Facebook, Sulyok menyatakan bahwa kepatuhannya terhadap norma-norma konstitusi domestik dan Eropa mewajibkan dirinya untuk tetap bertahan.

Langkah pencopotan kepala negara ini dinilai sebagai bagian dari upaya untuk membongkar secara total sistem negara sekuler non-liberal yang dibangun Orban selama 16 tahun menjabat. Partai Tisza yang dipimpin Magyar berhasil meraih dua pertiga mayoritas kursi parlemen dalam pemilu pada 12 April lalu, yang memberikan mereka wewenang untuk mengubah konstitusi.

"Jabatan kepala negara mengharuskan saya untuk tetap bertahan," ujar Tamas Sulyok, Presiden Hungaria.

Sulyok merujuk pada peran konstitusional presiden untuk berfungsi sebagai pengawas kekuasaan eksekutif. Ia menyatakan siap bekerja sama dengan pemerintahan Magyar demi memajukan kepentingan Hungaria.

Di Hungaria, kekuasaan eksekutif berada di tangan perdana menteri, sedangkan presiden memiliki peran yang sebagian besar bersifat seremonial. Meski demikian, kepala negara memiliki wewenang untuk mengembalikan undang-undang ke parlemen atau menyerahkannya ke mahkamah konstitusi untuk ditinjau. PM Magyar langsung menyoroti ironi dalam pesan Sulyok yang dinilai memilih bungkam saat Orban memperkuat konsolidasi kekuasaannya dalam dua tahun terakhir.

"Tamas Sulyok tidak pernah membela mereka yang membutuhkan, tidak pernah membela mereka yang diserang, dan tidak pernah membela penegakan hukum," kata Peter Magyar, Perdana Menteri Hungaria.

Sebelum pemilu berlangsung, Orban telah berupaya melindungi posisi Sulyok dengan memindahkan mantan jaksa agung kepercayaannya ke posisi ketua mahkamah konstitusi. Lembaga tersebut juga diberi wewenang untuk menolak keputusan parlemen yang ingin mencopot kepala negara. Masa jabatan Sulyok sendiri dijadwalkan berjalan hingga tahun 2029.

Kendati demikian, perubahan aturan tersebut dinilai tidak akan memberikan perlindungan hukum yang kuat menghadapi status mayoritas mutlak partai Magyar di parlemen. Status tersebut memungkinkan partai pemerintah untuk mengubah konstitusi secara langsung, langkah yang menurut Magyar akan segera dilakukan jika Sulyok menolak mengundurkan diri.