Pramono Anung Bongkar JPO Lama Rasuna Said Demi Akses Disabilitas

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan membongkar jembatan penyeberangan orang (JPO) lama di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, pada Minggu (9/8/2026).

Fasilitas ini dievaluasi karena letaknya berdekatan dengan JPO Stasiun LRT namun tidak saling terhubung, serta menyulitkan pergerakan penyandang disabilitas.

Dilansir dari Detikcom, Pramono menyoroti minimnya koordinasi dalam pembuatan kebijakan pada masa lalu.

Hal ini mengakibatkan munculnya dua fasilitas pejalan kaki dengan fungsi serupa di satu titik lokasi yang sama akibat ego sektoral pimpinan terdahulu.

"Tetapi setelah saya lihat sendiri, ini menunjukkan bahwa dulu dalam membuat kebijakan sering kali seperti yang saya katakan, ego pemimpinnya itu tidak dikomunikasikan secara baik. Sehingga sebenarnya dua-duanya ini fungsinya sama persis. Cuma yang satu yang dibuat oleh pemerintah DKI Jakarta itu lebih lama, kalau dilihat desainnya pasti desain tahun 80-an atau 90-an akhir lah, awal lah," kata Pramono Anung.

Keputusan pembongkaran fasilitas lama milik Pemprov DKI tersebut diambil secara matang setelah melalui serangkaian pembahasan lintas instansi daerah.

Pramono memastikan langkah ini diambil setelah berkoordinasi langsung dengan pihak Bina Marga, Dinas Perhubungan, hingga Wali Kota Jakarta Selatan.

"Sementara yang oleh LRT dan juga KAI, ini yang lebih baru. Maka tadi setelah saya berdiskusi dengan Kepala Dinas Bina Marga, dengan Walikota Jakarta Selatan, Dinas Perhubungan, dan juga dengan Dinas Kominfotik, saya sudah memutuskan bahwa yang satu akan kita bongkar," ujar Pramono.

Kendala utama dalam menyambungkan kedua infrastruktur tersebut terletak pada perbedaan elevasi atau ketinggian bangunan penyambung.

Kondisi jalur yang tidak sejajar dinilai justru akan semakin menutup akses dan membahayakan keselamatan kelompok rentan saat melintas.

"Alasannya adalah karena yang satu itu betul-betul tidak ramah terhadap disabilitas. Sehingga kalau kita sambungkan, ada beda tinggi yang cukup tinggi sehingga itu menyebabkan masyarakat yang menyandang disabilitas tidak bisa memanfaatkan lokasi atau tempat tersebut," tutur Pramono.

Ke depannya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana hanya mengoperasikan satu JPO secara penuh yang terintegrasi langsung dengan Stasiun LRT.

Pemerintah juga menjamin bahwa proses eksekusi pembongkaran struktur lama ini tidak akan sampai mengganggu kelancaran arus lalu lintas harian.

"Maka kami akan membongkar yang lama, kemudian hanya ada satu yang baru. Dan yang baru nanti sepenuhnya maintenancenya kita perbaiki, kita permudah, termasuk lift dan sebagainya yang sudah ada kita lakukan pengecekan sehingga mudah-mudahan tidak lagi 'Love and Hate', tidak lagi 'Love and Love' Lovenya satu aja, Love satu yang baru," jelas Pramono.