Pramono Anung Soroti ASN DKI Akali Aturan Transportasi Umum

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyoroti tindakan sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Balai Kota yang mengakal-akali kewajiban menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu. Pernyataan tersebut disampaikan Pramono pada acara Entry Meeting Penilaian Opini Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (7/8/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Penggunaan angkutan massal bagi para pegawai pemerintah daerah tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam mendorong peralihan masyarakat dari angkutan pribadi menuju transportasi publik.

"Dan itu tercermin dalam setiap hari Rabu saya memutuskan semua ASN Balai Kota wajib menggunakan transportasi umum," kata Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

Praktik pelanggaran yang dilakukan oknum pegawai tersebut mencakup tindakan menitipkan kendaraan pribadi di permukiman warga sekitar sebelum menuju tempat kerja dengan berjalan kaki.

"Walaupun kadang-kadang banyak yang curi-curi juga. Bukannya saya tidak tahu, saya juga tahu. Mobilnya biasanya dititipin di IRTI itu, ke sininya jalan kaki, baru kemudian kalau sudah sepi mobilnya diambil," kata Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

Peningkatan jumlah pengguna angkutan umum di Jakarta tercatat dalam data Badan Pusat Statistik (BPS), dengan rincian pengguna TransJakarta naik 14,99 persen, LRT Jakarta naik 26,42 persen, serta MRT Jakarta meningkat 17,57 persen.

"Artinya apa? Kebijakan itu sudah on the right track," kata Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

Keberhasilan sebuah kebijakan dinilai tidak hanya diukur dari berjalannya prosedur operasional standar, melainkan dari perubahan pola perilaku masyarakat dalam beraktivitas.

"Bagi saya pribadi kepuasan itu kalau kemudian secara prosedur SOP-nya bisa dijalankan dan publiknya, masyarakatnya memberikan respons yang cukup baik dan kemudian mereka mau shifting, berpindah dari menggunakan kendaraan pribadi menjadi kendaraan umum," kata Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.