Pramono Anung Gelar Rapat Khusus Bahas Perbaikan JPO Tendean

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjadwalkan rapat khusus pada pekan depan untuk membahas kelanjutan perbaikan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean yang mengalami kerusakan akibat tertabrak truk crane pada Kamis, 16 Juli 2026.

Langkah cepat ini diambil untuk membahas skema pembiayaan konstruksi serta menentukan sikap hukum pemerintah daerah terhadap pihak yang bertanggung jawab atas insiden tersebut, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Pramono Anung menegaskan bahwa agenda pertemuan tersebut telah dikoordinasikan untuk segera dilaksanakan dalam waktu dekat demi mengatasi kerusakan fasilitas publik di Jakarta Selatan itu.

"Yang untuk JPO Tendean, karena peristiwanya kan baru kemarin terjadi. Dan saya sudah minta untuk diagendakan minggu depan ini rapat khusus mengenai JPO Tendean," kata Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.

Skema penganggaran reguler dinilai kurang efektif untuk perbaikan ini. Menurut Pramono, proses pembangunan kembali infrastruktur tersebut akan memakan waktu lama jika mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena harus menunggu mekanisme perubahan anggaran.

"Bagaimana pembangunannya? Kalau melalui anggaran, butuh waktu lama sekali. Karena untuk APBD, nggak mungkin.

Harus di APBD Perubahan. Menurut saya, juga akan lama," ujar Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.

Guna mempercepat pemulihan fasilitas, pemerintah daerah kini tengah mengkaji berbagai opsi pembiayaan alternatif di luar dana pemerintah. Beberapa skema yang dipertimbangkan meliputi pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), kerja sama hak penamaan (naming rights), hingga koefisien lantai bangunan (KLB).

"Maka saya akan mencari solusi apakah bisa melalui forum CSR, atau melakukan strategic partner dengan salah satu perusahaan yang kemudian naming rights-nya akan mereka gunakan, atau melalui KLB atau SP3L," ucap Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.

Faktor mobilitas warga yang tinggi di kawasan Tendean menjadi alasan utama perbaikan jembatan penyeberangan ini tidak boleh ditunda terlalu lama.

"Jadi pada prinsipnya, nggak boleh terlalu lama untuk tidak dibangun karena tempat itu merupakan tempat yang strategis," tegas Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.

Selain merumuskan sumber pendanaan perbaikan, rapat koordinasi pekan depan tersebut juga difokuskan untuk memutuskan langkah hukum formal dari Pemprov DKI terhadap perusahaan pemilik truk crane yang menjadi penyebab kerusakan.

"Pertanyaan kemarin mengenai apakah kita akan menuntut kepada perusahaan ataupun… dalam rapat, nanti akan saya putuskan," pungkas Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.