Prabowo Wajibkan Penyaluran Barang Subsidi Melalui Koperasi Desa

Presiden Prabowo Subianto mewajibkan seluruh penyaluran barang subsidi dari pemerintah dilakukan melalui Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih agar tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Kebijakan ini disampaikan saat berpidato dalam acara Puncak Perayaan Hari Koperasi Nasional Ke-79 Tahun 2026 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (12/7/2026), sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

"Sudah-sudah saya ambil keputusan, semua barang subsidi harus disalurkan kepada rakyat melalui Koperasi Desa Merah Putih. Harus, saya katakan ini harus. Barang subsidi, rakyat tidak boleh diperdagangkan. Supaya yang membutuhkan, dialah yang terima," ujar Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Pemerintah berencana mengembangkan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih menjadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Fasilitas yang akan disediakan mencakup kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, hingga apotek desa.

"Kita akan buka apotek di desa, obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah dari apotik di kota. Akan ada logistik desa, akan ada gudang, akan ada cold storage, ruang pendingin. Supaya hasil-hasil petani tidak akan rusak dan berbagai layanan ekonomi lainnya," ujar Prabowo Subianto.

Selain koperasi desa, pemerintah juga bakal mendirikan koperasi nelayan di berbagai wilayah guna menyediakan fasilitas seperti gudang pendingin, pabrik es, hingga kapal penangkap ikan berukuran besar. Fasilitas ini diberikan dalam bentuk pinjaman modal yang harus dikembalikan secara berkala.

"Dan mereka bukan terima, mereka bukan terima hadiah, mereka cicil kembali dari hasil tangkapan ikan mereka. Mereka akan cicil semua uang yang kita. Jadi uang di desa nelayan, uang di desa-desa ini, koperasi adalah uang pinjaman yang akan dibayar kembali," kata Prabowo Subianto.

Program penataan ekonomi desa ini diproyeksikan mampu menggerakkan roda ekonomi secara signifikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Pemerintah menargetkan perputaran uang di desa mencapai Rp223 triliun per tahun serta menaikkan pendapatan produsen di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan hingga Rp202 triliun.

"Kita proyeksikan KDKMP bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebesar Rp 223 triliun tiap tahun akan beredar di desa-desa. Tidak keluar akan beredar di desa-desa. Nanti akan ada pendapatan produsen yang juga meningkat sebesar Rp 202 triliun di petani, peternak dan nelayan," pungkas Prabowo Subianto.