Prabowo Usul Pengadilan Ad Hoc Usut Direksi BUMN Bermasalah

Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pembentukan pengadilan ad hoc guna mengusut jajaran direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bermasalah selama 30 tahun terakhir dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Gagasan tersebut muncul setelah pemerintah menemukan jumlah entitas bisnis milik negara membengkak hingga 1.074 perusahaan akibat banyaknya anak, cucu, hingga cicit BUMN. Prabowo menyoroti banyaknya BUMN tidak produktif yang terus mengalami kerugian meski melaporkan keuntungan rekayasa.

Langkah penataan ulang struktur BUMN pun langsung dijalankan pemerintah melalui penutupan 290 entitas yang dinilai tidak produktif. Pemerintah menargetkan pemangkasan jumlah perusahaan negara secara masif hingga tersisa maksimal 300 unit pada 31 Desember 2026.

Efisiensi dari penutupan ratusan BUMN tersebut diklaim berhasil menghemat anggaran negara hingga puluhan triliun rupiah. Penghematan didapat dari pemotongan biaya operasional, pangkas gaji direksi dan komisaris, serta penekanan biaya perjalanan dinas.

Di sisi lain, perbaikan tata kelola serta penertiban angka laporan keuangan berhasil mendongkrak kinerja keuangan perusahaan negara secara signifikan. Keuntungan BUMN pada 2025 tercatat melonjak tajam dibanding perolehan tahun sebelumnya, sejalan dengan peningkatan setoran dividen kepada kas negara.

Pembentukan Sovereign Wealth Fund Danantara menjadi titik awal ditemukannya ribuan anak usaha BUMN yang selama ini tidak beroperasi secara efisien. Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap manipulasi laporan keuangan dalam jajaran BUMN.

Mengenai rencana pembentukan pengadilan khusus serta opsi amnesti bagi pengurus BUMN yang mengakui kesalahan, Presiden Prabowo menyatakan akan berkonsultasi secara resmi dengan DPR RI untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.