Prabowo Subianto Tutup 240 BUMN Rugi akibat Beban Finansial

Presiden Prabowo Subianto menutup sekitar 240 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terus mengalami kerugian finansial pada Selasa (23/6/2026). Langkah tegas ini diambil pemerintah karena kondisi perusahaan pelat merah tersebut dinilai sangat membebani keuangan negara.

Penataan massal ini dipicu oleh temuan mengenai adanya jajaran direksi dan komisaris BUMN yang tetap meminta bonus di tengah kondisi perusahaan yang merugi, seperti dilansir dari Detik Finance. Padahal, para petinggi perusahaan negara tersebut sudah menerima upah bulanan hingga puluhan juta rupiah.

Kritik tajam tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Negara saat menghadiri acara Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di Bangkalan, Jawa Timur.

"Itu kalau dihitung umpamanya 4 direksi sama 4 komisaris itu 8, kali 200… 1.600. Kalau gajinya masing-masing Rp 50 juta rupiah sebulan, berapa itu? Dan ada yang gajinya bisa di atas itu. Sudah rugi minta bonus lagi," ujar Prabowo Subianto.

Pemerintah menyadari bahwa struktur kepengurusan yang gemuk pada satu entitas BUMN, yang dapat mencapai empat orang direksi dan empat orang komisaris, menjadi beban berat bagi anggaran. Oleh sebab itu, efisiensi total diterapkan dengan menghentikan operasional ratusan perusahaan yang tidak produktif.

Presiden juga menceritakan mengenai keterkejutannya di awal masa jabatan saat mengetahui jumlah riil BUMN beserta seluruh anak usahanya yang ternyata melampaui angka 1.000 perusahaan, dari perkiraan awal yang hanya berkisar 300 unit.

"Sekarang kita sudah tutup kurang lebih berapa Mensesneg? Kurang lebih sudah 240 yang kita tutup. Nggak ada yang untung, rugi terus," ungkap Prabowo Subianto.

Pemangkasan jumlah perusahaan pelat merah ini dipastikan masih akan terus berjalan secara bertahap. Pemerintah memproyeksikan akumulasi korporasi negara yang akan dilikuidasi ke depannya bakal menyentuh angka ratusan unit lagi.

"Kalau tidak salah kita ujungnya akan menutup kurang lebih 800 perusahaan negara, minimal 700 lah," terang Prabowo Subianto.