Prabowo Subianto Tambah Fasilitas Pendidikan Dokter untuk Atasi Krisis

Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah telah membuka 9 fakultas kedokteran baru serta 170 program studi spesialis dan subspesialis untuk mengatasi krisis tenaga medis pada Jumat (14/8/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom. Kebijakan tersebut disampaikan dalam Sidang Tahuann MPR RI serta Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta.

Langkah ini diambil karena Indonesia saat ini masih menghadapi kekurangan tenaga medis dalam jumlah besar. Berdasarkan data pemerintah, negara masih membutuhkan tambahan 84.781 dokter umum dan 127.580 dokter gigi. Selain itu, sebanyak 481 kabupaten dan kota tercatat memerlukan tambahan 55.712 dokter spesialis.

Pemerintah berencana untuk terus menambah jumlah fasilitas pendidikan kedokteran tersebut ke depannya. Upaya pemenuhan kebutuhan dokter ini difokuskan pada wilayah kabupaten atau kota yang jauh dari ibu kota provinsi, terutama di kawasan Indonesia Timur.

"Karena itu kita telah membuka 9 fakultas kedokteran baru serta 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang berbasis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit. Dan ini kita akan upayakan lebih banyak lagi," jelas Prabowo.

Sebagai langkah antisipasi jangka pendek, pemerintah juga mengkaji opsi memanfaatkan tenaga medis asing untuk berpraktik di dalam negeri secara terbatas.

"Bila perlu kita sedang memikirkan kita bisa mengundang dokter-dokter dari negara lain untuk praktik di sini untuk waktu-waktu yang terbatas, karena kalau kita menunggu lulusnya 187.000 dokter gigi, mungkin kita harus nunggu empat presiden sesudah saya," imbuhnya Prabowo.

Pemerintah menilai penanganan masalah kesehatan gigi dan penambahan dokter spesialis menjadi hal mendesak karena berdampak langsung pada kesehatan organ tubuh lainnya.

"Untuk itu kita harus mencari solusi. Kita harus memperbanyak dokter-dokter spesialis, dan dokter-dokter gigi, dan dokter-dokter umum kita. Karena dari kerusakan gigi bisa menghasilkan kerusakan organ-organ lain di tubuh itu," ujarnya Prabowo.