Presiden Prabowo Subianto Tertibkan BUMN Guna Berantas Korupsi

Presiden Prabowo Subianto menegaskan langkah pemerintah untuk menertibkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai menjadi sarang praktik korupsi demi mengembalikan kesejahteraan masyarakat, seperti dilansir dari Detik Finance.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam pidato acara Puncak Perayaan Hari Koperasi Nasional Ke-79 Tahun 2026 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Minggu (12/7/2026). Langkah penertiban ini diambil agar masyarakat bisa merasakan langsung keuntungan dari keberadaan perusahaan-perusahaan pelat merah tersebut.

"Dan BUMN-BUMN itu akan kita tertibkan. Selama ini BUMN-BUMN itu sumber korupsi," ujar Prabowo Subianto, Presiden RI.

Tindakan tegas ini dibarengi dengan peringatan keras kepada para pelaku korupsi agar segera menghentikan aksi mereka demi keadilan rakyat.

"Saya menegaskan lagi, sekali lagi, untuk sekian kali lagi saya bicara dari dulu. Hei para koruptor, sadar diri! Hentikan praktik-praktik kau!

Hentikan! Rakyat tidak bodoh! Hentikan!

Kembalikan kekayaan rakyat, kembalikan dengan baik. Kita bangsa pemaaf, tapi rakyat butuh keadilan, rakyat butuh kesejahteraan," tegas Prabowo Subianto, Presiden RI.

Sebelum langkah penertiban meluas, pemerintah tercatat telah melikuidasi ratusan perusahaan negara. Kebijakan penutupan dilakukan akibat kondisi finansial perusahaan yang terus mengalami kerugian.

Prabowo mengonfirmasi pemangkasan jumlah entitas ini dalam acara Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di Bangkalan, Jawa Timur pada Selasa (23/6).

"Sekarang kita sudah tutup kurang lebih berapa Mensesneg? Kurang lebih sudah 240 yang kita tutup. Enggak ada yang untung, rugi terus," ungkap Prabowo Subianto, Presiden RI.

Berdasarkan data awal, jumlah BUMN beserta anak usahanya diperkirakan hanya berkisar di angka 300 perusahaan. Namun, setelah ditelusuri, total perusahaan plat merah tersebut ternyata mencapai lebih dari 1.000 unit.

"Kalau tidak salah kita ujungnya akan menutup kurang lebih 800 perusahaan negara, minimal 700-lah," terang Prabowo Subianto, Presiden RI.