Prabowo Subianto Soroti Dampak Ekonomi Ilegal Terhadap Kemiskinan

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa persoalan kemiskinan yang menjerat sebagian besar masyarakat Indonesia dipicu langsung oleh maraknya aktivitas ekonomi ilegal. Pernyataan tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Bhayangkara ke-80 pada Rabu (1/7/2026), seperti dilansir dari Detik Finance.

Menurut Prabowo, Indonesia masih menghadapi tantangan ekonomi yang masif karena kekayaan negara mengalami kebocoran melalui berbagai praktik pelanggaran hukum seperti tindak pidana korupsi serta penyelundupan.

"Tantangan masih besar. Rakyat kita masih menderita kemiskinan dan kemiskinan ini adalah akibat langsung dari korupsi, dari penyelundupan, dan dari kegiatan-kegiatan ekonomi ilegal," ujar Prabowo, Presiden Indonesia.

Kepala Negara kemudian mengingatkan seluruh pihak bahwa tanggung jawab untuk memberantas hambatan ekonomi tersebut merupakan beban bersama yang harus dituntaskan.

"Karena itu tantangan saudara, tantangan kita semua, masih besar dan masih banyak," tegas Prabowo, Presiden Indonesia.

Prabowo menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional hanya dapat digenjot secara maksimal apabila stabilitas kondisi sosial dan keamanan dalam negeri terjaga dengan baik. Guna merealisasikan hal itu, jajaran Polri diminta untuk meningkatkan kinerja dalam menciptakan iklim yang kondusif di masyarakat.

Dalam pandangannya, esensi keamanan tidak terbatas pada ketiadaan tindak kriminalitas belaka, melainkan mencakup kebebasan dan kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat, mulai dari petani, nelayan, guru, hingga pelajar dalam beraktivitas.

"Saudara-saudara sekalian, keamanan tidak hanya berarti tidak adanya kejahatan. Keamanan berarti rakyat leluasa bekerja. Petani berani menanam, nelayan berani melaut, pengusaha berani investasi, guru senang mengajar, anak-anak senang belajar," ujar Prabowo, Presiden Indonesia.

Situasi aman tersebut dipandang krusial agar para pengusaha merasa nyaman untuk menanamkan modal dan menjalankan bisnis mereka di tanah air.

"Dan masyarakat dapat beribadah dengan damai sesuai agama dan kepercayaan masing-masing dalam suasana yang rukun, dalam suasana penuh toleransi," lanjut Prabowo, Presiden Indonesia.