Prabowo Subianto Rampungkan Kunjungan Kerja dari Prancis

Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Sabtu, 30 Mei 2026, setelah menyelesaikan kunjungan kenegaraan dari Paris, Prancis. Lawatan tersebut menghasilkan kesepakatan kerja sama bilateral bernilai Rp 61,25 triliun serta memicu diskusi mengenai kebijakan pendidikan bahasa asing di tanah air.

Melalui keterangan tertulis Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, pendaratan pesawat Garuda Indonesia GA-1 yang membawa Kepala Negara berlangsung sekitar pukul 10.19 WIB. Kedatangan Presiden disambut oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama sejumlah menteri dan petinggi TNI-Polri.

Kunjungan bilateral ini memperkuat kemitraan strategis kedua negara melalui peresmian France-Indonesia High Level Business Council pada 28 Mei 2026. Forum yang mempertemukan 30 pemimpin industri itu menghasilkan empat kesepakatan komersial pada sektor ketahanan energi, perdagangan, serta pertahanan.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyatakan bahwa dewan bisnis tingkat tinggi tersebut menjadi mesin penggerak investasi yang memberikan manfaat nyata. Forum kerja sama ini dipimpin bersama oleh CEO Danone Antoine de Saint-Affrique dan Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie.

"Forum ini tidak hanya menjadi wadah dialog antara pelaku usaha, tetapi juga menjadi mesin penggerak untuk mendorong investasi, perdagangan, dan kerja sama strategis yang memberikan manfaat nyata bagi kedua negara," ujar Rosan Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM.

Dunia usaha Prancis disebut menaruh kepercayaan yang semakin tinggi terhadap potensi pertumbuhan jangka panjang Indonesia. Selain menghadiri agenda formal, Presiden Prabowo Subianto juga menyempatkan diri untuk bersilaturahmi dan menunaikan ibadah salat Idul Adha bersama diaspora Indonesia di Paris.

"Kepercayaan dunia usaha Prancis terhadap Indonesia terus meningkat. Kesepakatan yang tercapai menunjukkan bahwa Indonesia dipandang sebagai mitra strategis yang memiliki prospek pertumbuhan jangka panjang dan iklim investasi yang semakin kompetitif," kata Rosan Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM.

Di sisi lain, kunjungan kerja ini melahirkan instruksi baru mengenai perluasan kurikulum bahasa asing di sekolah-sekolah Indonesia. Kebijakan tersebut diambil sebagai bagian dari strategi memperkuat hubungan bilateral jangka panjang dengan Prancis.

"Sekurangnya, saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar Bahasa Perancis, melihat perkembangan dunia ke depan," ujar Prabowo Subianto, Presiden RI.

Langkah pengajaran bahasa asing ini menuai tanggapan kritikal dari internal partai politik di dalam negeri. Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menyatakan bahwa penetapan kurikulum bahasa asing memerlukan kajian mendalam yang disesuaikan dengan kebutuhan nasional, bukan sekadar respons atas kunjungan kenegaraan.

"Untuk masalah bahasa Perancis itu penting juga, tapi kan tidak bisa serta-merta begitu Presiden berkunjung ke Prancis, kemudian beliau berbicara akan mewajibkan pendidikan bahasa Prancis di semua tingkatan sekolah," ujar Djarot Saiful Hidayat, Ketua DPP PDI-P.

Djarot mengkhawatirkan pola pengambilan kebijakan yang berubah-ubah tanpa basis kajian yang matang terhadap kebutuhan riil siswa. Ia menilai penentuan bahasa wajib dan pilihan harus diserahkan kepada kementerian terkait serta sekolah sebagai pengguna.

"Kemudian nanti kalau misalnya beliau ke mana lagi, Afrika, begitu ya. Bahasa Afrika itu yang harus diajarkan. Kan tidak begitu-begitu," kata Djarot Saiful Hidayat, Ketua DPP PDI-P.

PDI-P mengusulkan agar bahasa Inggris tetap memegang porsi sebagai bahasa asing wajib, sementara bahasa lainnya diposisikan sebagai mata pelajaran pilihan. Kritik juga diarahkan pada pola perumusan kebijakan yang dinilai terlalu berorientasi dari pusat tanpa menjaring masukan dari tingkat bawah.

"Maka perlu kajian secara mendalam, bahasa-bahasa asing yang harus dikuasai oleh anak-anak kita itu apa? Yang wajib apa? Yang pilihan apa?" ucap Djarot Saiful Hidayat, Ketua DPP PDI-P.

Djarot juga menambahkan bahwa sekolah semestinya diberikan kebebasan memilih variasi bahasa asing seperti Mandarin, Jepang, hingga Spanyol sesuai kemampuan masing-masing. Pola instruksi langsung dari pusat ini disamakan dengan pembentukan program koperasi yang tidak didasarkan pada partisipasi aktif masyarakat bawah.

"Bolehlah yang wajib misalkan bahasa Inggris. Pilihannya bolehlah bahasa Perancis, bahasa Belanda, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Spanyol, bahasa Portugis. Serahkan itu kepada user-nya, sekolahnya, kementeriannya melakukan kajian apa yang paling penting yang perlu diajarkan kepada anak-anak kita," tutur Djarot Saiful Hidayat, Ketua DPP PDI-P.

Penerapan kebijakan sektor pendidikan ke depan diharapkan lebih inklusif dengan melibatkan aspirasi institusi di tingkat daerah. Penegasan mengenai pentingnya mendengar suara dari level bawah dinilai menjadi kunci efektivitas program pemerintah.

"Kita harus juga merubah pola supaya semuanya itu tidak langsung turun dari atas, dari atas, dari atas. Bawah ini kan juga harus didengarkan," kata Djarot Saiful Hidayat, Ketua DPP PDI-P.

Djarot mengakhiri pernyataannya dengan menekankan pentingnya independensi pertumbuhan lembaga di tingkat akar rumput. Menurutnya, pemaksaan program dari otoritas pusat sering kali tidak selaras dengan prinsip dasar organisasi kemasyarakatan.

"Kayak Koperasi Desa Merah Putih, kan tidak bisa seperti itu dipaksakan. Karena koperasi itu tumbuh dari bawah, dari anggota, bukan dari atas," pungkas Djarot Saiful Hidayat, Ketua DPP PDI-P.