Prabowo Subianto Pangkas 250 Perusahaan Negara Demi Efisiensi

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemerintah telah menutup sekitar 250 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) demi meningkatkan efisiensi dan transparansi anggaran pada acara penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) Indonesia 2026, Minggu (28/6/2026).

Langkah penertiban ini diambil karena ribuan perusahaan pelat merah tersebut dinilai tidak menghasilkan keuntungan bagi negara dan justru membebani keuangan rakyat akibat besarnya pengeluaran biaya overhead. Dilansir dari Bloomberg Technoz, restrukturisasi besar-besaran ini ditargetkan rampung sepenuhnya dalam kurun waktu satu tahun ke depan.

Prabowo menjelaskan penutupan ratusan anak usaha atau perusahaan pelat merah tersebut dilakukan untuk menghentikan pemborosan anggaran yang hanya digunakan untuk mendanai fasilitas operasional manajemen struktural.

"Jadi ada usul sektor biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan untuk riset inovasi. Ini bagus usulnya, masalahnya BUMN ini ada labanya tidak?," sebut Prabowo, Presiden RI.

Pemerintah mencatat bahwa setelah pengelolaan dialihkan di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), konsolidasi perusahaan negara mulai memperlihatkan hasil positif pada kinerja keuangan.

"Sekarang mulai ada, terima kasih Danantara. Satu tahun ini sudah mulai ada laba," ujarnya.

Banyaknya entitas BUMN yang beroperasi tanpa kontribusi dividen yang jelas menjadi latar belakang utama pemerintah melakukan pembersihan massal terhadap struktur korporasi milik negara tersebut.

"Masalahnya kemarin ini BUMN ini ya kita sudah tahu lah, [kita] sudah lama jadi orang Indonesia sudah mengerti [persoalan BUMN," ujar Prabowo.

Rencana rasionalisasi korporasi negara ini diproyeksikan akan mengeliminasi lebih dari 750 entitas perusahaan pelat merah yang dinilai tidak produktif dari total keseluruhan formasi awal.

"Ini sedang kita bersihkan sedang kita tertibkan dari 1.000 lebih BUMN sekarang kita sudah tutup lebih dari 200," ungkap Prabowo.

Prabowo mengkritik keras pemborosan struktur organisasi korporasi negara yang memiliki terlalu banyak jabatan direksi dan komisaris tanpa diimbangi dengan produktivitas atau laba komersial yang sepadan.

"Bayangkan lebih dari 750 [BUMN] kita tutup. [di dalamnya] ada 750 direktur utama, 750 direksi. [kalau] kali 4 atau kali 5. 750 komisaris kali 10. overhead-nya kayak apa? gajinya kayak apa?," tegas Prabowo.

Menurut Kepala Negara, seluruh biaya operasional tambahan yang dikeluarkan oleh jajaran direksi korporasi tidak sehat itu sepenuhnya menggunakan dana milik publik.

"Ini uang rakyat semua perusahaan tidak untung hanya bayar overhead."

Pemerintah menargetkan penyusunan ulang tata kelola perusahaan negara ini dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja korporasi di bawah kepemimpinan nasional dalam jangka pendek.

"Kita mau sekarang rasional efisien dan ini kita buktikan dan ini kita lakukan. Saya minta dalam tahun ini harus selesai jadi dalam 2 tahun kita akan bikin BUMN lebih efisien lebih transparan lebih bekerja untuk rakyat," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) Dony Oskaria memberikan konfirmasi langsung mengenai target akhir jumlah korporasi negara yang akan tetap dipertahankan operasionalnya.

"Ujungnya nanti 250 [BUMN]," kata Donny Oskaria, Kepala BP BUMN.

Sebelumnya pada Jumat (22/5/2026), Dony sempat memaparkan data mengenai besarnya kontribusi finansial yang dikembalikan oleh kelompok korporasi negara sehat terhadap struktur anggaran belanja nasional.

"BUMN kita itu memberikan kontribusi hampir sepertiga daripada APBN kita, baik itu dalam bentuk dividen maupun dalam bentuk pajak," kata Dony.

Data kuartal I-2026 mencatat realisasi setoran pajak BUMN ke kas negara mencapai angka Rp215 triliun, sementara proyeksi laba total tahun berjalan diperkirakan merangkak naik menuju Rp360 triliun dari capaian Rp335 triliun di tahun 2025.

"Tidak benar kalau banyak yang bilang BUMN tidak pernah untung. Itu keliru. Tahun lalu kita menguntungkan Rp335 triliun," jelas dia.