Prabowo Subianto Jawab Kritik Demokrasi dan Peran Militer RI

Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan resmi mengenai gelombang aksi protes dan penilaian lembaga internasional terkait kemunduran demokrasi serta perluasan peran militer di Indonesia pada Senin (8/6/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah sesi wawancara bersama media asal Prancis, Atlantico, sebagaimana dilansir dari Bloombergtechnoz.

Kepala Negara menegaskan sikapnya yang tetap memercayai sistem demokrasi sebagai pilihan terbaik, meskipun ia mengakui bahwa sistem tersebut tidak luput dari kekurangan.

“Oleh karena itulah saya mengikuti proses demokrasi. Saya mencalonkan diri sebagai presiden bukan sekali, bukan dua kali, melainkan lima kali sejak 2004. Pada 2004, 2009, 2014, 2019, dan baru menang pada 2024,” ujar Prabowo, Presiden RI.

Terkait keterlibatan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam ranah publik, Prabowo berargumen bahwa langkah tersebut diambil demi memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap hasil kerja yang cepat.

Pemerintah menugaskan TNI dan Polri untuk mempercepat berbagai program taktis, termasuk rekonstruksi wilayah pascabanjir di Sumatra, pembangunan infrastruktur jembatan, hingga penguatan program ketahanan pangan nasional.

Prabowo juga menunjukkan komitmennya terhadap transparansi publik dengan menyatakan kesediaannya untuk tetap membuka ruang komunikasi yang intens dengan awak media.

“Saya terbuka untuk berinteraksi dengan media. Mungkin saya adalah presiden Indonesia pertama yang duduk untuk wawancara tanpa naskah selama empat jam—bukan sekali, melainkan dua kali,” ujar Prabowo, Presiden RI.