Prabowo Soroti Subsidi Hingga Tambang Ilegal Dalam Sidang Tahunan

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan MPR RI 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Seperti dilansir dari Detik Finance, Presiden menyoroti masalah penambahan subsidi, penertiban tambang ilegal, hingga pengawasan instansi penegak hukum.

Prabowo mengawali pidatonya dengan berseloroh mengenai ekspresi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat pemerintah memutuskan untuk menambah alokasi subsidi.

"Kalau Menteri Keuangan senyum saya merasa aman, tapi kalau saya umumkan subsidi tambah mengkerut beliau," kata Prabowo.

Selain memberikan apresiasi kepada jajaran menteri dan tim ekonomi, Prabowo memberikan penghargaan khusus kepada pimpinan Danantara serta tim pertanian atas kinerja mereka.

"Saya memberi penghargaan khusus kepada pimpinan Danantara, tim dan jaringannya, silakan berdiri, kita tepuk tangan. Juga tim pertanian, tim ekonomi berdiri, Menteri Keuangan, menteri ekonomi," ujar Prabowo.

Fokus pembicaraan kemudian beralih pada isu penegakan hukum dan penutupan sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung pada akhir tahun lalu. Prabowo menginstruksikan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengusut tuntas aktivitas ilegal tersebut.

"Akhir tahun lalu kita tutup 1000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. 1000. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri usut. Masa 1000 tambang pejabat TNI dan Polri nggak tahu," katanya.

Kepala Negara meminta pimpinan TNI dan Polri untuk bertindak tegas serta tidak ragu mendisiplinkan jajarannya yang terbukti melanggar aturan.

"Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani tertibkan anak buahnya," ujar Prabowo.

Penindakan tegas harus tetap dijalankan meskipun melibatkan oknum prajurit atau anggota yang telah mendapatkan promosi jabatan.

"Saya sadar, saya disumpah di sini, saya tidak bisa mengizinkan perasaan menentukan kebijakan. Saya harus menentukan kebijakan saya atas dasar kepentingan rakyat Indonesia," katanya.

Prabowo mengakhiri arahannya dengan meminta Kementerian Keuangan melakukan pengusutan internal di lingkungan Bea Cukai serta mempertanyakan efektivitas Bakamla dalam mencegah tindakan penyelundupan.

"Tapi Menteri Keuangan usut Bea Cukai juga. Bakamla, tugasmu jaga penyelundupan, kenapa masih banyak penyelundupan di situ?" kata Prabowo.