Prabowo Soroti Sistem Birokrasi Lambat dan Koruptif di Indonesia

Sistem birokrasi yang tidak efisien dan berbelit-belit dinilai menjadi salah satu hambatan utama yang dihadapi Indonesia saat ini. Hal tersebut disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama MPR-DPR-DPD 2026 di Jakarta, Jumat (14/8/2026).

"Kita harus mengakui masalah bangsa kita adalah antara lain masalah birokrasi yang berbelit-belit, birokrasi yang tidak bekerja dengan efisien," kata Prabowo.

Kepala Negara menjelaskan bahwa pengakuan mengenai kondisi birokrasi tersebut bukan bertujuan untuk menyalahkan pihak tertentu, melainkan untuk fokus memfokuskan langkah pada pencarian solusi konkret.

"Walaupun kita tidak menyalahkan siapa pun, kita melangkah dengan mencari solusi. Birokrasi tidak boleh menghambat keputusan yang baik," ucap Prabowo.

Dalam pidatonya, Presiden juga menyentuh persoalan penyalahgunaan wewenang oleh oknum pejabat publik. Ia menyoroti fenomena birokrat yang memanfaatkan posisi mereka untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

"Ini harus kita berantas," tegas Prabowo.

Lebih lanjut, keterbukaan informasi di era modern dinilai membuat praktik penutupan masalah menjadi tidak relevan. Prabowo menegaskan pentingnya menghadapi dan menyelesaikan persoalan secara terbuka.

"Bukan kita tutup-tutupi. Era sekarang era digital, era informasi, tidak ada gunanya kita tutup-tutupi. Justru kita harus selesaikan masalah ini," tutur Prabowo.

Upaya pembenahan tata kelola pemerintahan tersebut dinilai membutuhkan komitmen bersama dari seluruh elemen kepemimpinan nasional agar tidak merusak masa depan negara.

"Ini memerlukan persatuan di antara semua pemimpin dan kelompok politik. Karena birokrasi yang tidak efisien, birokrasi yang korup, akan menghancurkan suatu bangsa," imbuh Prabowo.

Prabowo menambahkan bahwa seluruh arus investasi harus diarahkan untuk membuka lapangan kerja serta meningkatkan taraf hidup masyarakat rentan di seluruh pelosok tanah air.

"Itulah orientasi pemerintah yang saya pimpin. Kita tidak boleh meninggalkan mereka yang tidak berdaya. Kita tidak boleh membiarkan kelaparan ada di bumi Indonesia. Republik Indonesia, anggota G20, tidak pantas masih ada rakyat kita yang lapar," ujar Prabowo.