Prabowo Soroti Kebocoran Sektor Maritim dan Efisiensi Birokrasi

Potensi kekayaan maritim Indonesia dari sektor perikanan yang mencapai 34 miliar dolar AS per tahun hanya dinikmati sekitar lima persen oleh bangsa sendiri akibat maraknya pencurian ikan oleh negara asing. Masalah kedaulatan maritim dan kinerja birokrasi ini menjadi sorotan utama Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR dan DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Kondisi pemanfaatan sumber daya laut yang belum optimal tersebut dinilai sebagai alarm serius terhadap kedaulatan wilayah maritim nasional.

"Ikannya diambil negara lain, tanpa izin kita," tegas Prabowo.

Selain masalah maritim, Presiden menekankan bahwa keterbukaan informasi di era digital tidak memberikan ruang bagi pemerintah untuk menutupi berbagai persoalan birokrasi yang masih mengganggu pelayanan publik.

"Bukan kita tutup-tutupi. Era sekarang era digital, era informasi. Tidak ada gunanya kita tutup-tutupi, justru kita harus selesaikan masalah ini," kata Prabowo.

Presiden mengakui bahwa efisiensi kerja dan kerumitan prosedur administrasi masih menjadi tantangan utama yang harus dituntaskan oleh seluruh tingkatan pemerintah.

"Kita harus mengakui masalah bangsa kita adalah antara lain masalah birokrasi yang berbelit-belit. Birokrasi yang tidak bekerja dengan efisien," ujarnya.

Di samping ketidakefisienan, tindakan penyalahgunaan wewenang oleh oknum pejabat untuk kepentingan pribadi juga menjadi fokus pembenahan pemerintah.

"Para birokrat yang sering menggunakan jabatan dan wewenangnya untuk memperkaya diri, memperkaya keluarganya, dan memperkaya kelompoknya. Ini harus kita berantas!" tegas Prabowo.

Prabowo menegaskan kembali komitmennya bahwa jajaran birokrasi harus memprioritaskan kemudahan serta kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

"Negara harus memudahkan rakyat, bukan mempersulit," tutur Prabowo.

Untuk memastikan penyerapan anggaran dan pelaksanaan program tepat sasaran, pemerintah pusat maupun daerah diminta untuk terjun langsung menyerap aspirasi warga di lapangan.

"Tanya rakyat, dengarkan suara rakyat. Mereka yang pertama akan menyampaikan bahwa sering program-program tidak sampai ke rakyat," ujar Prabowo.