Prabowo Soroti Kebocoran Ekonomi Rp2.500 Triliun Hambat Kesejahteraan Guru

Kesejahteraan guru serta Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia dinilai belum berjalan optimal akibat adanya kebocoran perekonomian negara yang terus terjadi. Masalah tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Penutupan Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU pada Selasa (23/6/2026).

Dilansir dari Detik Finance, anggaran negara yang selalu mengalami kekurangan disebut menjadi pemicu utama terhambatnya perbaikan pendapatan para pegawai tersebut.

"Kenapa gaji guru tidak bisa baik, kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik, kenapa anggaran selalu kurang, karena uangnya nggak ada, diambil terus," kata Prabowo dalam Penutupan Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU, disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (23/6/2026).

Pemerintah mencatat bahwa angka kehilangan dana negara akibat kebocoran tersebut menyentuh angka US$ 150 miliar atau setara dengan Rp 2.500 triliun dalam jangka waktu setiap tahunnya. Upaya perbaikan sistem kini tengah berjalan untuk mengatasi persoalan tersebut.

"Kebocoran kita, kita hitung para ahli sekarang adalah kurang lebih US$ 150 miliar setiap tahun, Rp 2.500 triliun setiap tahun, dan ini sedang saya perbaiki semua," ujarnya.

Salah satu faktor pemicu berkurangnya pendapatan negara tersebut bersumber dari manipulasi laporan nilai ekspor komoditas atau praktik under invoicing yang dilakukan oleh oknum pengusaha. Modus ini dilakukan dengan melaporkan volume komoditas yang jauh lebih rendah daripada jumlah riil yang dijual ke luar negeri.

"Apa yang harus kita ambil kesimpulan? Yang terjadi adalah yang disebut under invoicing atau laporan palsu. Para pengusaha itu bohong. Katanya dia jual 1.000 ton, dia lapor hanya 500 ton," tegasnya.

Dampak akumulatif dari manipulasi data ekspor tersebut telah menguras kekayaan negara dalam jumlah yang sangat masif selama tiga dekade terakhir. Berdasarkan kalkulasi data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), total kerugian Indonesia dalam kurun waktu 34 tahun ke belakang diestimasi mencapai US$ 908 miliar atau bernilai sekitar Rp 15 ribu triliun.

"Artinya apa? Artinya negara rugi. Setelah kita hitung, ini angka kembali lagi di PBB, kita telah rugi US$ 908 miliar selama 34 tahun atau Rp 15 ribu triliun," tutup Prabowo.