Presiden Prabowo Subianto Resmikan Program Biosolar B50 di Lombok Barat

Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia berhasil menjadi negara pertama di dunia yang mewujudkan program mandatori Biosolar B50 saat meresmikan bendungan di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, pada Jumat (10/7/2026).

Pencapaian tersebut berhasil direalisasikan meskipun pada awalnya program tersebut menghadapi penolakan dari berbagai pihak, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

"Saudara-saudara, jadi ini prestasi. Kita negara pertama di dunia, satu, yang berani bikin B50. Dua, berhasil bikin B50," kata Prabowo Subianto, Presiden RI.

Penolakan terhadap program tersebut didasari oleh kekhawatiran mengenai potensi kerusakan mesin kendaraan serta ketiadaan pasokan mesin dari pabrik. Menurut Presiden Prabowo Subianto, alasan tersebut sengaja digulirkan demi mempertahankan aktivitas impor guna meraup keuntungan pribadi atau komisi.

"Dulu waktu kita mulai, waduh, banyak yang menentang. Enggak bisa, nanti mesin rusak. Nanti pabrik tidak mau kasih kita mesin.

Nanti ini, nanti itu. Pokoknya mereka tidak mau kita B50, karena mereka mau supaya tetap impor," ujar Prabowo Subianto, Presiden RI.

Kepala Negara juga menyoroti besarnya potensi kebocoran anggaran negara akibat ketergantungan pada komoditas impor yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah.

"Mereka mau impor-impor. Di situ mereka ambil komisi. Bayangkan Rp170 triliun.

Kalau komisinya 20 persen, berapa itu? Rp34 triliun dimakan hanya oleh berapa belas orang," lanjut Prabowo Subianto, Presiden RI.

Pemerintah bersama koalisi pendukung berkomitmen untuk terus menekan ketergantungan terhadap produk impor serta memberantas praktik korupsi demi mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Yang saya perjuangkan bersama pemerintah yang mendukung saya, bersama koalisi yang mendukung saya, dengan mandat yang diberikan oleh rakyat, yang kita perjuangkan adalah meraih kemakmuran untuk rakyat Indonesia dengan mengurangi, kalau bisa menghabisi, korupsi," ucap Prabowo Subianto, Presiden RI.

Langkah pengetatan dan efisiensi anggaran di lingkungan birokrasi pemerintahan dinilai menjadi aspek krusial karena kesejahteraan negara tidak akan tercapai selama kebocoran anggaran masih dibiarkan.

"Indonesia tidak mungkin makmur kalau korupsi masih merajalela. Indonesia tidak mungkin makmur kalau banyak kebocoran," imbuh Prabowo Subianto, Presiden RI.