Prabowo Subianto Perintahkan Integrasi Data Perlindungan Sosial

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya untuk mengintegrasikan data lintas sektor guna memperkuat tata kelola perlindungan sosial dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026), seperti dilansir dari Detikcom.

Langkah penataan data tunggal ini ditargetkan mampu menghapus kemiskinan ekstrem hingga nol persen sekaligus menyederhanakan birokrasi bagi masyarakat miskin.

Sistem perlindungan sosial Indonesia dinilai sebagai salah satu yang paling kuat di dunia melalui berbagai program jaminan kesejahteraan yang komprehensif.

"Jadi ini saya tegaskan, ternyata kita punya sistem perlindungan sosial, negara kesejahteraan (welfare state), salah satu terkuat di dunia. Kalau kita lihat program satu-satu, dan sebagian program-program ini dilaksanakan oleh Presiden-Presiden sebelum kita, pemerintah sebelum kita," ujar Presiden Prabowo Subianto.

Dukungan kesejahteraan pada tahun 2026 mencakup Program Keluarga Harapan untuk 10 juta keluarga desil 1 sampai 4 dengan nilai Rp75 ribu hingga Rp250 ribu per bulan, serta Sekolah Rakyat berasrama senilai Rp4 juta per siswa bagi 44.635 anak.

Program lainnya meliputi Asistensi Rehabilitasi Sosial untuk 83.357 penerima, Pemberdayaan Sosial bagi 15.000 warga, dan bantuan Komunitas Adat Terpencil senilai Rp10 juta per orang untuk 2.810 penerima.

Pemerintah juga menyalurkan Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Program Indonesia Pintar, Kartu Sembako, stimulan perumahan swadaya, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, bantuan bencana, subsidi energi, bantuan pangan, Makan Bergizi Gratis, dan Cek Kesehatan Gratis.

Digitalisasi pendaftaran kini sudah berjalan di 43 kabupaten/kota pada 26 provinsi dengan cakupan 1 juta keluarga dari target 12,5 juta, sehingga memangkas biaya pengurusan dokumen yang sebelumnya mencapai Rp150 ribu menjadi gratis.

"Kita tidak boleh meminta rakyat berkali-kali memasukkan data yang sama. Kita tidak boleh membiarkan rakyat mengeluarkan uang hanya untuk membuktikan bahwa dirinya miskin," ujar Presiden Prabowo Subianto.

Integrasi komprehensif ini mencakup data sosial, kependudukan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, hingga perumahan pemilik bantuan guna menghindari kekeliruan distribusi.

"Jangan sampai ada orang mampu menerima bantuan karena datanya tidak diperbarui. Jangan sampai ada keluarga miskin tidak menerima bantuan hanya karena tidak mengenal pejabat atau tidak memahami birokrasi. Kalau sistem kita akurat, target 0 persen kemiskinan ekstrem menjadi jauh lebih mungkin kita capai," ujar Presiden Prabowo Subianto.

Kementerian Sosial saat ini langsung bergerak melakukan verifikasi serta konsolidasi data penerima bantuan bersama pemerintah daerah setempat.

"Hari ini proses verifikasi data terus berjalan. Mudah-mudahan dalam satu bulan ke depan seluruh proses penyambungan data dapat diselesaikan. Ada penerima yang tidak lagi memenuhi syarat, ada juga penerima baru yang masuk. Semua sedang kami konsolidasikan bersama pemerintah daerah agar datanya semakin stabil," ujar Saifullah Yusuf, Menteri Sosial.

Penyaluran bantuan yang selama ini disalurkan lewat Himpunan Bank Milik Negara dan PT Pos Indonesia kini tengah disimulasikan agar bisa didistribusikan melalui Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih.

"Kami sedang melakukan simulasi. Ke depan dimungkinkan penyalur membuka layanan di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sehingga penerima manfaat dapat mengambil bantuan di sana. Bahkan sedang kami kaji kemungkinan bansos dapat dibelanjakan langsung di koperasi tersebut sehingga manfaatnya semakin besar bagi masyarakat dan sekaligus menggerakkan perekonomian desa," ujar Saifullah Yusuf, Menteri Sosial.