Prabowo Panggil Menteri ESDM Bahas Pemadaman Listrik Bergilir

Presiden Prabowo Subianto memanggil jajaran Direktur PT PLN (Persero) serta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ke Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (21/6/2026), guna membahas solusi atas pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah akhir-akhir ini.

Evaluasi terhadap faktor stabilitas kelistrikan nasional langsung dilakukan oleh pemerintah bersama PLN, seperti dilansir dari Detikcom. Menteri ESDM mengungkapkan rincian data pasokan batubara yang menjadi salah satu fokus perhatian dalam pemeliharaan daya.

"Total konsumsi batubara PLN kita setiap tahun itu 154 juta ton. Sementara penugasan dari Kementerian ESDM kepada perusahaan-perusahaan untuk melayani PLN itu sudah sekitar 180-190 juta ton, yang sudah dikontrak oleh PLN 134 juta ton," kata Bahlil kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/6/2026).

Pemerintah menilai pemenuhan kontrak batubara tersebut seharusnya tidak memicu masalah karena penugasan tahunan telah melebihi target konsumsi. Namun, pihak PLN menyampaikan adanya kebutuhan spesifik terkait jenis komoditas batubara tersebut.

"Sebenarnya, secara kontrak dengan PLN dengan pengusaha, 134 juta untuk satu tahun, sekarang kan berbulan 6, itu harusnya no issue. Ternyata yang PLN keluhkan itu, atau PLN minta itu adalah kalori yang medium untuk blending," lanjut Bahlil, Menteri ESDM.

Langkah taktis kini diambil pemerintah guna menyokong PLN menjaga kelancaran pasokan listrik ke masyarakat. Selain itu, sebuah tim khusus pengadaan batubara resmi dibentuk demi mengantisipasi munculnya kendala serupa di masa depan.

"Sudah kita pastikan bahwa sudah tidak ada masalah dan kita pemerintah sudah membantu PLN untuk bisa menjalankan. Tetapi yang lebih dari itu adalah kita meminta ke PLN agar segera melakukan maintenance, agar betul-betul bisa memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat," ujar Bahlil, Menteri ESDM.

Pengawasan ketat dari regulator dinilai penting agar kendala kelistrikan tidak menjadi persoalan yang berlarut-larut. Tim baru ini nantinya akan melibatkan berbagai unsur kelembagaan dan pengawas internal pemerintah.

"Menurut kami, dari pihak regulator melihat, kalau ini tidak diawasi, kita tidak mau lagi seperti ini terus. Maka saya membentuk tim, tim pengadaannya itu dari PLN, Dirjen Batubara, BPKP, Inspektur Jenderal," lanjut Bahlil, Menteri ESDM.

Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi langsung kepada kementerian terkait agar segera melakukan tindakan nyata guna memastikan hak pelayanan listrik bagi masyarakat terpenuhi dengan baik.

"Arahan Bapak Presiden Prabowo kepada kami adalah segera memastikan untuk melakukan langkah-langkah yang terukur dalam rangka percepatan agar tidak lagi terjadi hal seperti ini," ujar Bahlil, Menteri ESDM.

Pertemuan di Istana Negara tersebut sekaligus menjadi penegasan atas komitmen pemerintah dalam mempercepat hilirisasi industri serta memperkuat ketahanan energi nasional demi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.