Prabowo Minta Masyarakat Isi Sensus Ekonomi 2026 Secara Jujur

Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh elemen masyarakat mengisi Sensus Ekonomi 2026 secara jujur saat menyampaikan RAPBN 2027 dan Nota Keuangan di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Jumat (14/8/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Prabowo menegaskan bahwa data yang dikumpulkan Badan Pusat Statistik (BPS) bukan untuk mengejar kekayaan pribadi. Pengumpulan data akurat tersebut dinilai sangat menentukan kualitas angka-angka makroekonomi serta penyusunan anggaran negara.

"Angka-angka APBN kita sangat bergantung dengan angka-angka makroekonomi kita. Angka-angka makroekonomi kita sangat bergantung dari kualitas data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik kita," kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Pembaruan cara perhitungan aktivitas ekonomi nasional dinilai mendesak karena sudah lama tidak mengalami perbaikan metode.

"Saya mendapat laporan, sudah lebih dari 10 tahun kita belum melakukan rebasing atau pembaharuan cara kita menghitung berapa sebenarnya aktivitas ekonomi yang terjadi di negara kita," kata Prabowo.

Pemerintah telah mengerahkan sebanyak 251 ribu petugas sensus yang bekerja di seluruh desa di Indonesia hingga akhir Agustus 2026. Prabowo pun meminta para anggota dewan dan publik untuk turut mengawal kesuksesan pendataan ini.

"Oleh karena itu, sensus ekonomi yang sekarang dijalankan sampai akhir bulan Agustus 2026, yang dilakukan oleh 251 ribu petugas sensus, bekerja di seluruh desa kita, perlu kita pastikan berhasil. Saya minta agar Saudara-saudara sekalian wakil wakil rakyat dan seluruh rakyat Indonesia yang mendengarkan pidato saya saat ini," kata Prabowo.

Kepala Negara menekankan kembali jaminan kerahasiaan data pribadi guna membuang kekhawatiran masyarakat saat memberikan data statistik.

"Saya minta agar Saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan," kata Prabowo.

Data BPS tersebut menjadi acuan penting dalam merumuskan postur belanja dan penerimaan negara secara presisi, termasuk pada asumsi Produk Domestik Bruto (PDB) dalam RAPBN 2027.

"Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk kita bisa lebih tepat menyusun kebijakan dan anggaran. Sebagai contoh, di RAPBN 2027, kita mengasumsikan besar PDB kita mencapai Rp 27.987 triliun. Jika pembiayaan sebesar Rp 671,2 triliun, maka defisit APBN sebesar 2,40 persen terhadap PDB," kata Prabowo.

Penyempurnaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) juga akan dilakukan memanfaatkan basis data hasil Sensus Ekonomi 2026.

"Tapi jika ternyata PDB kita lebih besar yang banyak lembaga internasional mengatakan seperti itu, maka defisit kita lebih kecil. Selain itu, pembaharuan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN juga akan kita lakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026 ini. Karena itu sensus ekonomi ini sangat penting," kata Prabowo.