Prabowo Soroti Kebocoran Anggaran dan DPR Dorong Kenaikan Gaji Guru

Komisi X DPR RI mendorong pemerintah agar menetapkan nominal Rp5 juta sebagai standar upah yang layak bagi tenaga pendidik di Indonesia. Dorongan tersebut menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai belum optimalnya pendapatan para aparatur sipil negara dan guru akibat kebocoran keuangan negara, seperti dilansir dari Detikcom pada Rabu (24/6/2026).

"Kami sudah menghitung di Komisi X, minimal Rp 5 juta itu adalah angka yang layak atau nominal yang paling pas untuk kesejahteraan guru," kata Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Pihak legislatif menilai positif perhatian dari kepala negara terkait persoalan kesejahteraan ini. Kenaikan upah berkala sebenarnya terus berjalan, namun nominalnya dinilai belum mencapai batas ideal bagi pemenuhan kebutuhan para guru.

"Sebenarnya kalau nggak naik itu nggak juga, naik. Tetapi memang tidak atau belum optimal. Nah, tentu presiden ingin menyampaikan pesan bahwa pemerintah hari ini sedang memformulakan besaran gaji guru yang ideal," sebut Lalu Hadrian.

Parlemen memastikan akan terus mengawal kebijakan ini agar target pemenuhan hak upah tersebut dapat segera terealisasi. DPR juga mencatat adanya komitmen anggaran perlindungan sosial dan pendidikan yang sudah mulai disusun untuk tahun anggaran mendatang.

"Oleh sebab itu, walaupun demikian kami di Komisi X tetap mendorong agar gaji guru ini benar-benar naik sesuai dengan perhitungan yang layak," tambah Lalu Hadrian.

Komisi X mendeteksi adanya iktikad baik dari jajaran eksekutif dalam menyusun postur anggaran baru demi menjamin kesejahteraan tenaga pendidik, baik bagi yang berstatus ASN maupun honorer.

"Kami sudah melihat di postur anggaran 2027 ada itikad baik dari pemerintah untuk mempersiapkan anggaran dalam rangka kenaikan gaji guru dan tunjangan guru, baik yang ASN maupun non-ASN," tutur Lalu Hadrian.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memaparkan kendala finansial negara ini di hadapan para tokoh agama dalam acara penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).

"Saya ingin sampaikan dalam forum ini karena saya ingin saudara-saudara NU sebagai pemimpin, sebagai ulama, sebagai guru, sebagai pembimbing rakyat, harus mengerti kenapa gaji guru tidak bisa baik, kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik, kenapa anggaran selalu kurang, iya kan, karena uangnya nggak ada, diambil terus, saudara-saudara," kata Presiden Prabowo Subianto.

Berdasarkan hasil kalkulasi para ahli yang dilibatkan oleh pemerintah, angka kerugian negara akibat penyelewengan dana oleh pihak tidak bertanggung jawab disinyalir mencapai ratusan miliar dolar AS setiap tahunnya.

"Kebocoran kita hitung, para ahli hitung sekarang adalah kurang lebih 150 miliar (USD) tiap tahun, Rp 2.500 triliun tiap tahun, saudara-saudara sekalian. Dan ini sedang saya perbaiki semua," ujar Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Negara juga menyampaikan rasa prihatin atas hilangnya potensi kekayaan nasional yang seharusnya dapat dialokasikan untuk pembangunan serta kemakmuran masyarakat luas.

"Saudara-saudara sekalian, saya baru kurang lebih 18 bulan memimpin pemerintahan, saya sendiri syok, terkejut, sedih melihat berapa besar kekayaan kita yang hilang selama ini. Ini bukan kita cari kesalahan, kita anggaplah ini suatu kelalaian kita bersama," ujar Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah berkomitmen memperketat pengawasan dan menutup celah kebocoran anggaran tersebut di sisa masa jabatan kabinet saat ini.