Presiden Prabowo Subianto Menggagas Pendirian Universitas Republik Indonesia

Presiden Prabowo Subianto menggagas pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI) untuk mencetak calon pemimpin bangsa dan mengintegrasikan sistem pendidikan nasional. Sebagaimana dilansir dari Detikcom, keseriusan pemerintah ditandai dengan pelantikan Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur URI dan Prof Yos Sunitiyoso sebagai Wakil Gubernur URI di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Pemerintah merencanakan pembangunan 10 kampus URI yang terhubung dengan lembaga pendidikan strategis. Kurikulum lembaga ini akan menekankan bidang STEM, kedokteran, kesehatan, serta pembinaan kepemimpinan dan patriotisme dengan mengadopsi inspirasi dari Institut National du Service Public Prancis.

Gubernur URI Donny Ermawan Taufanto menjelaskan bahwa lembaga baru ini didirikan untuk mengonsolidasikan berbagai jenjang pendidikan yang selama ini berjalan terpisah.

"Jadi Bapak Presiden ini sangat concern dengan sumber daya manusia, terutama untuk pemimpin Indonesia di masa depan khususnya. Nah, inilah beliau menginginkan adanya pendidikan-pendidikan baik di tingkat SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan juga di pemerintahan. Nah, beliau ingin mengkonsolidasikan, mengintegrasikan beberapa pendidikan yang sudah ada saat ini," kata Donny di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Terkait spekulasi publik mengenai kedudukan lembaga baru tersebut, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan pendirian URI tidak mengubah struktur tata kelola kampus yang sudah berjalan.

"Nggak, fungsi kita tidak berubah ya, semuanya, tidak ada. Jadi mungkin nanti dalam waktu dekat Pak Gubernur URI akan lebih menjelaskan lagi bagaimana peran dan posisinya," kata Brian di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Brian menambahkan bahwa operasional URI tidak akan memotong anggaran kementerian maupun alokasi dana untuk perguruan tinggi negeri lainnya.

Rencana pembentukan kampus ini juga mendapat perhatian dari legislatif yang meminta kejelasan fungsi serta urgensi lembaga tersebut dari pemerintah.

"Setiap institusi baru semestinya dapat memperkuat ekosistem pendidikan tinggi yang telah ada, sehingga pengembangannya tetap selaras dan saling mendukung," kata Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian dalam keterangan resminya, Jumat (24/7/2026).

Hingga saat ini, pemerintah masih menyusun kurikulum resmi, rincian mekanisme seleksi mahasiswa, kuota penerimaan, serta skema beasiswa penuh yang direncanakan untuk seluruh mahasiswa URI.