Prabowo Dorong Integrasi Perlinsos Lewat Digitalisasi Pemerintah

Pemerintah terus mempercepat integrasi data lintas instansi melalui program Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos). Langkah strategis ini dilakukan demi menghapus efisiensi aplikasi yang saling tumpang tindih sekaligus memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.

Seperti dilansir dari Detikcom, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan penegasan tersebut pada Sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7).

Ia menyoroti pentingnya pembaharuan data agar tidak ada masyarakat mampu yang menikmati bantuan, maupun warga miskin yang terabaikan akibat kendala birokrasi.

"Jangan sampai ada orang yang mampu, menerima bantuan karena datanya tidak diperbaharui, jangan sampai ada keluarga miskin tidak menerima bantuan hanya karena tidak mengenal pejabat atau tidak memahami birokrasi," kata Prabowo dikutip dari siaran pers, Selasa (21/7/2026).

Dalam pengarahannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa masyarakat tidak perlu lagi mengulang pengisian data saat mengakses layanan publik. Digitalisasi menjadi langkah mutlak untuk mengintegrasikan data kependudukan, sosial, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, hingga penerimaan bantuan dengan pengamanan siber yang ketat.

Berdasarkan laporan Dewan Ekonomi Nasional (DEN), uji coba digitalisasi bantuan sosial telah menyasar 43 kabupaten/kota di 26 provinsi. Hasil pelaksanaan tersebut mencatat sekitar 12 juta kepala keluarga berhasil terdaftar dalam sistem digitalisasi perlinsos.

"Kalau sistem kita akurat, target 0 persen kemiskinan ekstrim menjadi jauh lebih mungkin kita capai," ucapnya.

Merespons instruksi Presiden, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyebut keberhasilan transformasi digital bertumpu pada kepemimpinan, tata kelola kelembagaan, dan pendekatan implementasi berbasis kasus penggunaan.

Rini menerangkan bahwa transformasi digital merupakan agenda tata kelola pemerintahan, sedangkan teknologi berperan sebagai sarana pendukung. Kolaborasi dan kepemimpinan antarlembaga menjadi penentu utama keberhasilan program ini.

"Transformasi digital pemerintah dan tata kelola data pembangunan menjadi hal penting untuk dilakukan dengan ditunjang oleh pemanfaatan Digital Publik Infrastruktur (DPI) yang menjadi tulang punggung berbagai layanan pemerintah. DPI sendiri berupa identitas digital, pertukaran data, dan pembayaran digital yang dijaga selaras dengan prinsip pelindungan data pribadi dan keamanan siber," katanya.

Sistem transformasi digital perlinsos menggabungkan Identitas Digital, pertukaran data terpercaya, pembayaran digital, dan Portal Perlindungan Sosial ke dalam satu alur terpadu. Perancangan ulang ini bertujuan menciptakan penyampaian layanan publik yang sederhana, transparan, akuntabel, serta berpusat pada pemenuhan kebutuhan warga.