Prabowo Mengaku Diminta Presiden Korsel Buka Dialog Korut

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Presiden Korea Selatan pernah memintanya membantu membuka jalur dialog dengan Korea Utara. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam pengarahan bersama pengusaha Kadin di Istana Negara, Jakarta, Kamis (30/7/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Permintaan tersebut dinilai mencerminkan kepercayaan dunia internasional terhadap prinsip politik luar negeri bebas dan aktif Indonesia. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menegaskan bahwa Indonesia konsisten menjaga netralitas dan tidak memihak pada kekuatan besar mana pun.

"Jadi itu yang kita warisi, non-alignment. Sehingga saya ke mana-mana saya tegaskan Indonesia, we are neutral. Kita hormati semua kekuatan," kata Prabowo.

Pemerintah terus memelihara hubungan baik dengan berbagai negara mitra global serta tetangga kawasan. Sikap saling menghormati ini dijaga meskipun terkadang muncul dinamika atau isu sektoral tertentu.

"Kita baik sama Amerika Serikat, tapi kita baik juga sama Tiongkok. Kita juga baik sama Rusia. Kita baik sama Jepang.

Kita baik sama India. Kita baik sama Australia. Kita ada masalah kadang-kadang, ada yang mau separatis ini, tapi kita baik sama tetangga kita, sama Papua Nugini kita baik," ujar Prabowo.

Permintaan dari pihak Seoul berawal ketika mantan Menteri Pertahanan tersebut melangsungkan kunjungan resmi ke Korea Selatan. Dalam pertemuan itu, pemimpin Korea Selatan secara langsung menanyakan kesediaan Indonesia untuk menjembatani komunikasi dengan Pyongyang.

"Saudara-saudara, ini yang juga membuat kita bisa diterima di mana-mana. Bahkan kunjungan saya terakhir di Korea, di Korea Selatan di Seoul, Presiden Korea Selatan, President of the Republic of Korea, ya kan, minta kepada saya bisa enggak saya berkunjung ke Korea Utara untuk membuka semacam dialog," ujar Prabowo.

Prabowo merespons positif permohonan diplomatik tersebut dan menyatakan kesiapannya untuk melawat ke Korea Utara demi mendukung terciptanya dialog perdamaian.

"Wah, saya bilang, 'Oh saya dengan hormat, dengan rela, kalau Yang Mulia minta saya untuk ke Korea Utara, saya akan berangkat'," ujar Prabowo.

Prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain menjadi pijakan utama Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Hal serupa juga diterapkan Indonesia saat menghadapi situasi krisis diplomatik di kawasan, seperti di Myanmar.

"Demikian Saudara-saudara, ya. Indonesia dianggap tidak punya kepentingan mau mencampuri urusan dalam negeri negara mana pun. Itu yang kita pegang teguh.

Itu kita pegang teguh. Di Myanmar pun kita pegang teguh itu. Kita bisa diterima oleh hampir semua pihak," ujar Prabowo.