oleh

Politik Praktis Picu Konflik Internal, Zaiful Bokhari: Ayo Kerja, Banyakin Karya!

Calon Bupati Lampung Timur Zaiful Bokhari kembali mengingatkan bahwa aparatur sipil negara (ASN) harus bersikap netral dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 untuk mencegah adanya konflik internal.

“Idealnya, ASN harus netral agar tidak menimbulkan konflik internal. Selain itu, juga untuk menjaga profesionalitas. Maka sudahi, jangan bermain api. Ayo kerja banyakin karya,” tegasnya, Minggu (1/11).

Untuk itu, petahana ini mengatakan Pemerintah perlu memastikan netralitas aparatur sipil negara menjelang pelaksanaan pilkada tahun ini.

Baca Juga  Ini Poin-Poin Klarifikasi Pemerintah Terkait Polemik UU Ciptaker

“Pastikan ASN bersikap netral dalam pilkada dan memahami regulasi terkait pelanggaran netralitas beserta sanksi-sanksinya,” katanya pula.

Selain itu, menurut dia, Pemerintah juga perlu menegaskan agar para ASN menjalankannya dengan konsisten, dengan tujuan agar tidak terlibat dalam praktik politik praktis.

Bang Ipul sapaan akrab paslon nomor 2 ini mengingatkan pentingnya netralitas ASN dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

“ASN harus bersikap netral dalam seluruh tahapan pilkada dalam artian tidak terlibat atau dilibatkan dalam tarik menarik kepentingan politik dalam pilkada,” imbuh pria yang berpasangan dengan Ahmad Sudibyo itu.

Baca Juga  Permintaan Warga Pasirsakti Bakal Dikabulkan, Zaiful-Sudibyo: Kerja Nyata!

Ditambahkan Bang Ipul, netralitas ASN juga diperlukan untuk menjamin pelayanan publik yang adil tanpa adanya penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan politik.

Namun, dia mengakui bahwa ASN memiliki kemungkinan berada dalam posisi yang dilematis dalam menjaga netralitasnya.

“Sehingga perlu aturan-aturan yang bisa menumbuhkan atmosfer politik yang dapat mendukung ASN, agar bisa nyaman dalam menjalankan netralitasnya,” katanya pula.

Baca Juga  Sebentar Lagi Pencoblosan, Bupati Lampung Timur Zaiful Bokhari Ingatkan Dua Hal

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa perundang-undangan sudah jelas mengatur posisi ASN dalam menjaga netralitasnya pada ajang pesta demokrasi.

Netralitas ASN dilihat dari konstruksi UU, kata dia, menempatkan ASN sebagai unsur perekat dan pemersatu bangsa, dan sebagai pembawa baju atau identitas negara yang melekat pada dirinya. (man/tap)

Baca Juga