Polisi Maroko Halau Ribuan Migran di Perbatasan Ceuta

Aparat kepolisian Maroko menggunakan perlengkapan huru-hara, gas air mata, dan meriam air untuk membubarkan ribuan migran di sekitar perbatasan Ceuta pada Kamis (30/7/2026). Penindakan ini dilakukan saat massa berkumpul untuk menembus wilayah Spanyol tersebut.

Gelombang kedatangan ribuan orang dari Maroko memicu krisis migrasi serius di kawasan perbatasan. Oposisi pemerintah Spanyol mengaitkan lonjakan ini dengan putusan Mahkamah Agung terkait regularisasi migran, namun tuduhan tersebut dibantah oleh pakar hukum.

Pakar hukum migrasi dan hak asasi manusia, Patuca Fernandez, menegaskan bahwa putusan Mahkamah Agung Spanyol tidak dapat disalahkan atas krisis di perbatasan tersebut.

"Apa yang disampaikan Mahkamah Agung kepada otoritas Spanyol adalah bahwa mereka tidak dapat menggunakan mekanisme penolakan di perbatasan karena mekanisme itu diperuntukkan bagi kasus lain. Mahkamah tidak pernah melarang mereka bertindak. Oleh karena itu, mengklaim bahwa putusan ini memicu situasi yang terjadi adalah hal yang tidak benar," kata Patuca Fernandez, pakar migrasi dan hak asasi manusia.

Fernandez menjelaskan bahwa vonis tersebut tidak menghalangi pemulangan migran, melainkan menetapkan tenggat waktu eksekusi selama 72 jam yang wajib dipatuhi oleh otoritas hukum.

"Pemuda Maroko tidak sedang memantau yurisprudensi Mahkamah Agung," kata Patuca Fernandez.

Menurutnya, pergerakan massa dalam skala besar iniMustahil terjadi tanpa sepengetahuan dan kontrol dari pemerintah setempat.

"Pergerakan populasi sebesar dan sekompleks ini tidak akan terjadi tanpa diketahui dan mampu diintervensi oleh otoritas Maroko," kata Patuca Fernandez.

Ia menekankan bahwa dinamika yang terjadi di Ceuta merupakan bentuk tekanan politik yang sengaja dimanfaatkan oleh pihak Maroko.

"Maroko telah lama memaksakan hubungan ini agar berjalan dalam kerangka yang nyaman bagi mereka, yang memungkinkan mereka bernegosiasi mengenai isu-isu lain di kemudian hari. Selain itu, kita tidak boleh lupa bahwa mereka memanfaatkan migrasi pemudanya sebagai semacam katup penyelamat untuk meredakan tekanan internal dan menghindari protes sosial," kata Patuca Fernandez.

Situasi ini dinilainya sebagai krisis diplomasi bilateral antara kedua negara, bukan sekadar fenomena migrasi biasa yang umumnya dapat diprediksi.

"Ini adalah krisis hak asasi manusia yang terjadi dalam kerangka kepentingan politik Pemerintah Maroko untuk bernegosiasi dengan Spanyol mengenai hal-hal lain di masa depan. Kita pernah mengalaminya pada tahun 2021 dan sangat memprihatinkan bahwa rencana kontinjensi belum ditetapkan untuk menghadapi situasi seperti ini," kata Patuca Fernandez.

Menanggapi ancaman Italia yang ingin menangguhkan perjanjian Schengen dengan Spanyol akibat krisis ini, Fernandez menilai gertakan tersebut tidak relevan secara teknis.

"Ancaman Italia adalah posisi politik dari mereka yang memanfaatkan isu imigrasi untuk mempertahankan wacana tertentu, dan mereka melakukannya dengan cara yang sama buruknya seperti yang dilakukan Pemerintah Maroko," kata Patuca Fernandez.

Aturan Perjanjian Schengen sendiri telah memiliki ketentuan khusus untuk Ceuta dan Melilla, di mana pemeriksaan dokumen tetap berlaku dan tidak ada kebebasan bergerak langsung ke wilayah Schengen lainnya.