Penunjukan Aisyah Zakiyyah Jadi Komisaris PTPP Menuai Polemik Publik

Penunjukan Aisyah Zakiyyah sebagai Komisaris PT PP (Persero) Tbk atau PTPP menuai polemik dan sorotan publik di media sosial karena dinilai minim pengalaman di sektor konstruksi serta diterpa isu kekerabatan dengan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.

Aisyah resmi masuk dalam jajaran dewan pengawas emiten konstruksi pelat merah tersebut melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 yang diselenggarakan pada 19 Mei 2026.

Berdasarkan data resmi PTPP, perempuan kelahiran Jakarta, 30 Desember 1993 ini merupakan lulusan S1 Kimia Terapan dan Biokimia Gunma University, Jepang, serta peraih gelar Magister Komunikasi Internasional dari Macquarie University, Sydney.

Sebelum menjabat komisaris, rekam jejak karier Aisyah tercatat sebagai Manajer E-commerce dan Pemasaran di Lingble Ltd., Singapura pada 2021, memimpin tim divisi penjualan PT Toyota Tsusho System Indonesia pada 2023 hingga 2024, serta menjadi Tenaga Ahli Menteri sekaligus Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum sejak 2025.

Kritik dari publik mengarah pada relevansi latar belakang profesional Aisyah dengan industri konstruksi serta adanya dugaan hubungan keluarga dengan Menteri PU Dody Hanggodo, meskipun belum ada konfirmasi resmi mengenai hubungan kekerabatan tersebut.

Menanggapi dinamika ini, pengamat politik Samuel F. Silaen menilai polemik ini harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat tata kelola badan usaha milik negara (BUMN) yang transparan, profesional, dan berbasis kompetensi.

"Publik tentu memiliki hak untuk mempertanyakan dasar penunjukan pejabat di BUMN. Karena itu, transparansi menjadi sangat penting agar masyarakat memahami bahwa setiap keputusan benar-benar didasarkan pada kompetensi dan kebutuhan perusahaan," ujar Samuel F. Silaen kepada JurnalPatroliNews.

Ia juga menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap BUMN sangat dipengaruhi oleh konsistensi penerapan sistem meritokrasi serta pencegahan potensi konflik kepentingan demi menjaga kredibilitas di mata investor.

"BUMN harus menjadi contoh penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Karena itu, setiap potensi konflik kepentingan harus diantisipasi sejak awal melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel," kata Samuel F. Silaen.

Samuel mendorong Kementerian BUMN serta pihak berwenang memberikan penjelasan terbuka mengenai indikator yang digunakan dalam proses pengangkatan dewan pengawas ini.

"Transparansi merupakan cara terbaik untuk menjawab berbagai pertanyaan publik. Ketika prosesnya terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, maka kepercayaan masyarakat terhadap BUMN akan tetap terjaga," ucap Samuel F. Silaen.

Sorotan terhadap tata kelola di bawah koordinasi Kementerian PU ini mencuat bersamaan dengan kontroversi rencana kunjungan kerja Menteri PU Dody Hanggodo ke Amerika Serikat pada 13 hingga 19 Juli 2026 yang sempat mencantumkan nama anak dan istrinya dalam daftar delegasi resmi.

Kementerian PU mengklarifikasi pencantuman itu hanya untuk keperluan administrasi visa dengan biaya pribadi, namun Dody akhirnya membatalkan keberangkatannya ke Amerika Serikat demi menjalankan tugas di dalam negeri.