Polda Metro Jaya Bentuk Tim Preventive Strike Amankan Jakarta

Polda Metro Jaya resmi membentuk Tim Preventive Strike guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Pembentukan tim ini bertujuan melakukan mitigasi dini sekaligus menindak tegas pihak yang berupaya merusak kondusifitas wilayah.

Presiden Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute (HAI), Haidar Alwi, menilai pembentukan pasukan khusus ini sebagai langkah strategis untuk menjaga demokrasi dari ancaman kekerasan, penyusup, maupun provokator, sebagaimana dikutip dari Detikcom.

"Tim tersebut tidak boleh dipelintir sebagai alat untuk membungkam kritik atau menyerang kebebasan menyampaikan pendapat. Tim Preventive Strike Polda Metro Jaya karena itu harus ditempatkan sebagai benteng demokrasi: melindungi kritik, menjaga keselamatan rakyat, memisahkan massa damai dari pelaku kekerasan, dan memastikan kebebasan tidak berubah menjadi kedok kriminalitas," ujar Haidar Alwi, dalam keterangannya, Senin (3/8/2026).

Aspirasi dan unjuk rasa memang patut mendapat perlindungan hukum, namun aksi kekerasan tetap tidak boleh dibiarkan. Tim khusus ini menjadi peringatan keras bahwa keselamatan masyarakat akan diprioritaskan tanpa mengorbankan nilai-nilai demokrasi.

Kebebasan berpendapat memerlukan jaminan rasa aman agar dapat berjalan tanpa intimidasi dari oknum yang memanfaatkan kerumunan. Ketika indikator ancaman terdeteksi, kepolisian wajib melakukan langkah pencegahan mulai dari patroli, pengamanan objek vital, komunikasi dengan koordinator aksi, hingga penegakan hukum yang terukur.

Kehadiran tim ini juga diharapkan menghentikan standar ganda yang kerap diarahkan kepada aparat kepolisian saat menjalankan tugas pengamanan di lapangan.

"Ketika polisi bersiap sebelum terjadi kerusuhan, polisi dituduh berlebihan. Ketika kerusuhan pecah, polisi dituduh gagal mengantisipasi. Ketika personel dikerahkan, polisi dianggap mengintimidasi.

Ketika pengamanan lemah dan fasilitas dibakar, polisi kembali dipersalahkan. Standar ganda semacam itu harus dihentikan," ungkapnya.

Tingkat keberhasilan pengamanan diukur dari tragedi yang berhasil dicegah dan aktivitas warga yang tetap berjalan aman. Kesiapsiagaan petugas melalui deteksi dini serta komunikasi publik membuktikan sistem pencegahan berfungsi sebagaimana mestinya.

Langkah pencegahan ini sejalan dengan konsep Polri Presisi yang mengedepankan tindakan prediktif. Kepolisian tidak sekadar merespons tindak pidana yang telah terjadi, tetapi membaca pola ancaman untuk memutus potensi kerusuhan sejak awal.

"Pendekatan prediktif tersebut harus dijalankan dengan disiplin hukum. Kritik tidak boleh dikategorikan sebagai ancaman. Ajakan demonstrasi damai tidak boleh diperlakukan sebagai tindak pidana. Penindakan harus didasarkan pada perbuatan konkret, bukti yang sah, dan indikator kekerasan yang dapat dipertanggungjawabkan," sambungnya.

Akuntabilitas operasional perlu dijaga melalui pengawasan internal, penggunaan kamera lapangan, dokumentasi yang jelas, serta evaluasi berkala. Prosedur ini penting untuk melindungi warga dari potensi penyalahgunaan wewenang sekaligus melindungi petugas dari tuduhan tak berdasar.

"Ketegasan dan akuntabilitas bukan dua prinsip yang saling meniadakan. Ketegasan diperlukan agar negara tidak kalah oleh perusuh. Akuntabilitas diperlukan agar kekuatan negara tetap berada dalam batas hukum.

Massa damai harus diberi ruang, dilindungi, dan difasilitasi. Koordinator aksi harus diajak berkomunikasi. Jalur darurat harus dijaga.

Jurnalis, tenaga medis, pendamping hukum, dan masyarakat sekitar harus memperoleh perlindungan. Namun terhadap pelaku yang membawa bom molotov, senjata tajam, alat perusak, atau secara nyata menyerang masyarakat dan petugas, negara tidak boleh ragu," pungkasnya.

Jangkauan Operasional hingga Wilayah Penyangga

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menjelaskan bahwa personil tim melibatkan gabungan dari direktorat operasional. Wilayah tugasnya mencakup area Jakarta hingga kota-kota penyangga Ibu Kota.

"Kapolda Metro Jaya sudah menegaskan membentuk tim Preventive Strike yang terdiri dari Direktorat Operasional yang ada di Polda Metro Jaya. Jadi sudah melakukan mitigasi awal, apabila ada kelompok-kelompok yang mencoba membuat kerusuhan, membuat situasi tidak nyaman dan aman di wilayah hukum Polda Metro Jaya termasuk wilayah-wilayah penyangga, akan dilakukan tindakan tepat, tegas, dan terukur," jelas Kombes Budi Hermanto dalam keterangannya, Jumat (31/7).

Patroli secara masif terus ditingkatkan, terutama di perbatasan seperti Bekasi, Depok, dan Tangerang. Langkah pengamanan berkala dilakukan guna memastikan seluruh jalur masuk menuju pusat kota tetap terkendali.

"Langkah-langkah mitigasi sudah berjalan. Kami terus melakukan peningkatan patroli, mulai dari skala kecil, sedang, hingga skala besar. Terutama di wilayah-wilayah penyangga yang menjadi pintu masuk," tambahnya.