Polda Metro Jaya dan Dishub DKI Antisipasi Kemacetan Demo 18 Agustus

Polda Metro Jaya mengerahkan 9.242 personel gabungan untuk mengamankan 31 aksi unjuk rasa dan 16 kegiatan masyarakat di sejumlah titik DKI Jakarta pada Selasa, 18 Agustus 2026. Dinas Perhubungan DKI Jakarta turut menyiagakan 60 petugas untuk mengurai potensi kemacetan di area terdampak.

Ribuan personel keamanan tersebut ditempatkan untuk menjaga stabilitas mobilitas publik serta memastikan penyampaian aspirasi warga berjalan tertib. Area pengamanan difokuskan di kawasan Gedung DPR/MPR RI, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan M.H. Thamrin, hingga kawasan Monumen Nasional (Monas).

Pengumpulan massa juga diproyeksikan terjadi di beberapa titik penting lain, seperti Tugu Proklamasi, LBH Jakarta di Jalan Diponegoro, dan area depan SMPN 8 di Jalan Pegangsaan Barat. Selain itu, empat ruas jalan utama di sekitar kawasan Bundaran Hotel Indonesia, yakni Jalan M.H. Thamrin, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Imam Bonjol, serta Jalan M. Mashabi, turut menjadi perhatian utama.

Kombes Pol Budi Hermanto, Kabid Humas Polda Metro Jaya, menyampaikan rincian kekuatan pasukan gabungan seusai menggelar apel pengamanan di Lapangan Presisi Polda Metro Jaya.

"Adapun personel yang sudah dipersiapkan 9.242 personel ini terdiri dari Polda Metro Jaya 5.670 personel, Polres jajaran 222 personel, TNI 1.500 personel, dan BKO Mabes Polri 1.850 personel," kata Budi.

Kepolisian menegaskan pengerahan personel gabungan ini bertujuan memfasilitasi kebebasan berpendapat masyarakat sekaligus menjaga ketertiban umum.

"Kehadiran petugas TNI-Polri dan pemerintah provinsi DKI memberikan rasa aman agar apa yang disampaikan tersampaikan dengan baik," ujar Budi.

Terkait kondisi arus kendaraan di sekitar lokasi aksi unjuk rasa, pihak kepolisian menyiapkan opsi rekayasa alur jalan secara fleksibel.

"Apabila ada kepadatan arus lalu lintas, dan kami jamin rekayasa lalu lintas sifatnya situasional," kata Budi.

Di sisi lain, Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengimbau masyarakat agar merencanakan rute alternatif dan menyesuaikan jadwal perjalanan guna menghindari penumpukan kendaraan. Budi Awaluddin, Kepala Dishub DKI Jakarta, menyebutkan bahwa koordinasi penuh terus dilakukan bersama pihak kepolisian.

"Masyarakat diimbau menghindari sejumlah kawasan yang berpotensi terdampak, khususnya Gedung DPR/MPR RI, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan M.H. Thamrin, dan kawasan Monas," kata Budi Awaluddin.

Dishub DKI Jakarta menyiagakan puluhan anggotanya di lapangan untuk mengarahkan pengguna jalan agar tidak terjebak kemacetan parah.

"Kami mengimbau masyarakat untuk mengantisipasi perjalanan dan menghindari kawasan yang berpotensi terdampak aksi. Rekayasa lalu lintas akan dilakukan secara situasional sesuai dengan kondisi di lapangan. Petugas kami siagakan untuk membantu pengaturan lalu lintas dan menjaga mobilitas masyarakat," ujarnya.

Masyarakat mengandalkan arahan petugas lalu lintas di lapangan serta disarankan memanfaatkan moda transportasi umum untuk meminimalkan dampak kemacetan di pusat kota.