PKS Tanggapi Isu Reshuffle Kabinet Merah Putih Usai 17 Agustus

Wacana perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih berembus usai peringatan 17 Agustus 2026 mendatang. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan dukungan jika Presiden Prabowo Subianto memutuskan merekrut figur baru untuk memperkuat jajaran pemerintahan, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Kabar yang beredar pada Sabtu (8/8/2026) mengindikasikan kocok ulang kabinet ini bersifat terbatas untuk mengisi posisi menteri atau wakil menteri yang saat ini belum terisi.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PKS Mardani Ali Sera menegaskan penentuan susunan kabinet sepenuhnya berada di tangan kepala negara. Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya standar kualifikasi dalam pemilihan pejabat baru.

"Belum dapat kabar. Intinya itu hak prerogatif Presiden. Tapi merit system perlu jadi pertimbangan," kata Mardani kepada wartawan, Minggu (9/8/2026).

Anggota Komisi II DPR RI ini menilai penataan birokrasi sangat krusial mengingat tantangan pemerintah yang dinilai cukup berat berdasarkan indikator publik terkini.

"Plus perlu diterapkan reformasi birokrasi. Miskin struktur dan kaya fungsi. Presiden Prabowo punya tugas berat. Di beberapa survei tingkat kepuasan publik turun," kata dia.

Ia juga menyarankan agar pengisian jabatan kabinet memprioritaskan kriteria profesionalisme dibanding sekadar latar belakang politik.

"Bagus kalau mau rekrut orang, yang dikenal publik orang yang punya kapasitas dan integritas. Kalau perlu profesional, tidak harus orang partai. Ada banyak anak bangsa yang berkualitas," ujarnya.

Di sisi lain, pihak Istana Kepresidenan memastikan belum ada keputusan resmi mengenai perombakan jajaran menteri. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan klarifikasi terkait dinamika yang berkembang.

"Nah, masalah reshuffle juga perlu kami sampaikan bahwa sampai hari ini belum ada rencana reshuffle Kabinet Merah Putih," kata Pras kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/8).

Prasetyo menambahkan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah menuntaskan kekosongan posisi struktur yang ada.

"Sekali lagi, kalaupun kemudian akan ada terjadi perubahan atau diistilahkan reshuffle, barangkali prioritasnya adalah kepada mengisi jabatan-jabatan yang oleh karena sesuatu hal saat ini jabatan-jabatan itu kosong," ujarnya.