Fraksi PKS Soroti Pidato Presiden Prabowo di Sidang Tahunan MPR

Arah besar pembangunan nasional dalam pidato Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR RI mendapat apresiasi sekaligus catatan dari Sekretaris Fraksi PKS MPR RI Johan Rosihan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026), dilansir dari Detikcom.

Presiden Prabowo memaparkan berbagai capaian selama 21 bulan masa pemerintahannya, yang mencakup bidang ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, hingga hilirisasi dan pengelolaan sumber daya nasional.

"Secara umum, pidato Presiden menggambarkan optimisme, kepercayaan diri, dan arah besar pemerintahan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Arah tersebut tentu patut kita apresiasi," kata Johan, Jumat (14/8/2026).

Johan menegaskan bahwa forum tahunan tersebut harus dimanfaatkan sebagai sarana evaluasi yang objektif, bukan sekadar memaparkan pencapaian program kerja pemerintah.

"Setiap capaian yang disampaikan harus dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat serta dapat diuji melalui data yang transparan dan indikator yang terukur. Keberhasilan pemerintah tidak boleh berhenti pada banyaknya program dan kebijakan, tetapi harus terlihat dari dampaknya terhadap kehidupan rakyat," ucap Johan.

Dalam pidatonya, Kepala Negara menyebut ada 121 kebijakan transformatif selama 663 hari kerja, termasuk swasembada delapan komoditas pangan, penurunan harga pupuk 20 persen, serta program Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat.

"Sebagai Anggota Komisi IV DPR RI, saya tentu memberikan perhatian khusus pada capaian di sektor pangan, pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan. Ukurannya harus jelas: apakah kesejahteraan petani dan nelayan meningkat, biaya produksi menurun, harga pangan stabil, dan manfaat pembangunan benar-benar sampai ke daerah," ungkap Johan.

Anggota Komisi IV DPR RI ini juga menilai positif keteguhan Presiden dalam menjalankan kebijakan meski mendapat berbagai kritik di media sosial.

"Seorang pemimpin memang tidak boleh mudah terpengaruh oleh kebisingan atau kegaduhan di media sosial. Namun, keteguhan jangan sampai berubah menjadi ketertutupan. Kritik yang berbasis fakta, terutama menyangkut kesulitan ekonomi, harga pangan, lapangan kerja, pelayanan publik, dan rasa keadilan masyarakat, tetap harus didengar sebagai mekanisme koreksi dalam demokrasi," katanya.

Menanggapi gaya penyampaian pidato kenegaraan yang terkesan formal dan minim improvisasi, Johan menilai hal itu wajar demi menjaga akurasi data di lembaga konstitusional.

"Penyampaian yang tekstual bukan berarti kehilangan substansi. Dalam forum resmi seperti Sidang Tahunan MPR, ketepatan data dan pesan memang sangat penting. Meski demikian, improvisasi yang terukur dapat memperkuat kedekatan emosional Presiden dengan rakyat dan memberi penekanan terhadap persoalan yang paling mendesak," jelas Johan.

DPR berjanji akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan anggaran agar seluruh target pemerintah dapat terealisasi secara merata hingga ke tingkat daerah.

"Pidato kenegaraan harus menjadi kontrak moral dan politik pemerintah kepada rakyat. Karena itu, seluruh klaim capaian dan agenda ke depan perlu dikawal bersama agar benar-benar menghadirkan kesejahteraan, memperkuat keadilan sosial, dan menjangkau masyarakat hingga ke daerah-daerah," pungkas Johan.