PKS dan PDIP Tanggapi Isu Reshuffle Kabinet Merah Putih

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merespons isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto yang dikabarkan bakal digelar setelah 17 Agustus 2026, sebagaimana dilansir dari Detikcom pada Sabtu (8/8/2026).

Kocok ulang kabinet tersebut diisukan bersifat terbatas untuk mengisi beberapa posisi jabatan yang saat ini masih kosong.

Menanggapi kabar tersebut, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menegaskan bahwa keputusan melakukan perombakan kabinet sepenuhnya merupakan kewenangan dari kepala negara pada Senin (10/8/2026).

"Terserah Presiden. Hak prerogatif presiden," ujar Andreas, Senin (10/8/2026).

Andreas menambahkan bahwa mendesak atau tidaknya perombakan menteri bergantung pada penilaian presiden, termasuk menentukan siapa pejabat yang diganti maupun penggantinya.

"Perlu reshuffle atau atau tidak tergantung presiden, kalau reshuffle siapa yang perlu diganti, dan siapa yang menggantikan," katanya.

Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PKS Mardani Ali Sera menyatakan pihaknya belum menerima informasi resmi, namun menekankan pentingnya penerapan merit system apabila presiden ingin merekrut figur baru.

"Belum dapat kabar. Intinya itu hak prerogatif Presiden. Tapi merit system perlu jadi pertimbangan," kata Mardani, Minggu (9/8/2026).

Mardani menilai reformasi birokrasi sangat dibutuhkan mengingat tugas berat yang diemban pemerintah di tengah penurunan tingkat kepuasan publik berdasarkan hasil sejumlah survei.

"Plus perlu diterapkan reformasi birokrasi. Miskin struktur dan kaya fungsi. Presiden Prabowo punya tugas berat. Di beberapa survei tingkat kepuasan publik turun," kata dia.

Anggota Komisi II DPR RI itu mendukung pengisian jabatan kabinet oleh figur berintegritas dan berkapasitas dari kalangan profesional tanpa harus terpatok dari partai politik.

"Bagus kalau mau rekrut orang, yang dikenal publik orang yang punya kapasitas dan integritas. Kalau perlu profesional, tidak harus orang partai. Ada banyak anak bangsa yang berkualitas," ujarnya.