PKS dan PAN Respons Isu Reshuffle Kabinet Merah Putih

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) merespons isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih yang dikabarkan bakal dilakukan Presiden Prabowo Subianto usai 17 Agustus 2026. Sebagaimana dilansir dari Detikcom, kocok ulang kabinet tersebut disinyalir bersifat terbatas untuk mengisi beberapa posisi yang saat ini kosong.

Kabar reshuffle yang mencuat pada Sabtu (8/8/2026) ini memicu tanggapan dari jajaran pengurus pusat partai politik. Pihak PAN menegaskan bahwa perombakan kabinet merupakan wewenang penuh kepala negara, sementara PKS menyoroti pentingnya penataan birokrasi dan kapasitas figur yang ditunjuk.

Wakil Ketua Umum PAN Saleh Partaonan Daulay menyampaikan bahwa Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan selalu meminta seluruh kader untuk fokus bekerja melayani masyarakat. Di sisi lain, PAN memilih bersikap menunggu berbagai masukan dari kalangan publik maupun akademisi terkait wacana perombakan tersebut.

"Di internal partai, bang Zulhas selalu mengingatkan semua kader. Tidak boleh ada yang lalai. Kesempatan saat ini adalah bekerja melayani masyarakat. Harus dimanfaatkan secara maksimal," ujar Saleh Partaonan Daulay, Wakil Ketua Umum PAN, Senin (10/8/2026).

Ia menambahkan bahwa pandangan dari berbagai pihak eksternal dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam mengevaluasi kinerja jajaran menteri.

"Kalau soal reshuffle, kita tunggu aja pandangan akademisi, pengamat, dan masyarakat. Siapa tahu akam ditampung dan dijadikan rujukan. Jadi semua elemen didengar dan berpartisipasi," kata Saleh Partaonan Daulay, Wakil Ketua Umum PAN.

Saleh menekankan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan presiden yang memiliki wewenang penuh sesuai ketentuan konstitusi.

"Reshuffle itu bisa menambah atau mengurangi, mengisi yang kosong, merotasi, dan lain-lain. Yang tahu kebutuhan itu, ya presiden. Karena itu, hak tersebut diberikan kepadanya," kata Saleh Partaonan Daulay, Wakil Ketua Umum PAN.

Sementara itu, Ketua Bappilu PKS Mardani Ali Sera menegaskan dukungan terhadap penerapan merit system jika presiden berniat merekrut pejabat baru di jajaran kabinet.

"Belum dapat kabar. Intinya itu hak prerogatif Presiden. Tapi merit system perlu jadi pertimbangan," kata Mardani Ali Sera, Ketua Bappilu PKS, Minggu (9/8/2026).

Mardani juga menyinggung pentingnya langkah reformasi birokrasi agar jalannya pemerintahan dapat lebih efektif dalam merespons tingkat kepuasan publik.

"Plus perlu diterapkan reformasi birokrasi. Miskin struktur dan kaya fungsi. Presiden Prabowo punya tugas berat. Di beberapa survei tingkat kepuasan publik turun," kata Mardani Ali Sera, Ketua Bappilu PKS.

Anggota Komisi II DPR RI tersebut menilai bahwa pengisian jabatan kabinet hendaknya memprioritaskan individu berbakat tanpa harus terbatas pada anggota partai politik.

"Bagus kalau mau rekrut orang, yang dikenal publik orang yang punya kapasitas dan integritas. Kalau perlu profesional, tidak harus orang partai. Ada banyak anak bangsa yang berkualitas," ujar Mardani Ali Sera, Ketua Bappilu PKS.