PKB dan PKS Tanggapi Isu Reshuffle Kabinet Presiden Prabowo

Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera menyikapi isu perombakan Kabinet Merah Putih dengan menegaskan bahwa pengisian posisi menteri sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana dilansir dari Detikcom. Ketua DPP PKB Daniel Johan menyampaikan bahwa sinyal dari Istana menunjukkan rencana reshuffle pasca-17 Agustus 2026 bersifat terbatas untuk mengisi posisi jabatan yang kosong. "Reshuffle merupakan hak prerogatif penuh Presiden dalam menentukan siapa yang akan mengisi kekosongan jabatan, semua keputusan sepenuhnya berada di tangan Bapak Presiden," kata Daniel Johan, Ketua DPP PKB.

Daniel menuturkan bahwa PKB merespons wacana kemungkinan perubahan posisi lain dengan menyerahkan seluruh pertimbangan kepada kepala negara.

"Soal kemungkinan posisi lain ikut berubah, sejauh ini sinyal dari Istana menyebut reshuffle ini sifatnya terbatas, sekadar mengisi jabatan yang memang sedang kosong," kata Daniel Johan, Ketua DPP PKB. Ia kembali menegaskan bahwa penentuan jadwal perombakan maupun nama figur yang dipilih merupakan hak murni presiden.

"Tapi tentu itu juga bagian dari hak prerogatif Presiden, sehingga kita serahkan sepenuhnya penilaian dan pertimbangan siapa dan kapan waktunya," kata Daniel Johan, Ketua DPP PKB. Mengenai kriteria pengisi jabatan menteri, PKB berharap figur terpilih memiliki pemahaman mendalam terhadap bidang tugasnya serta memperhatikan aspirasi publik.

"Tentu kita berharap sosok yang mengisi memahami betul bidang tugasnya, dan suara-suara dan harapan masyarakat penting juga untuk dijadikan pertimbangan," kata Daniel Johan, Ketua DPP PKB. Ia menambahkan bahwa pandangan yang disampaikan pihaknya murni berbentuk masukan bagi pemerintah. "Ini semua hanya masukan kepada Pemerintah, sepenuhnya kita serahkan kepada Bapak Presiden," kata Daniel Johan, Ketua DPP PKB.

Sementara itu, Ketua Bappilu DPP PKS Mardani Ali Sera mendukung opsi perekrutan figur profesional di luar partai politik dengan mempertimbangkan sistem merit.

"Belum dapat kabar. Intinya itu hak prerogatif Presiden. Tapi merit system perlu jadi pertimbangan," kata Mardani Ali Sera, Ketua Bappilu PKS.

Mardani juga menyoroti pentingnya reformasi birokrasi mengingat beban kerja pemerintah dan hasil survei kepuasan publik terkini. "Plus perlu diterapkan reformasi birokrasi. Miskin struktur dan kaya fungsi.

Presiden Prabowo punya tugas berat. Di beberapa survei tingkat kepuasan publik turun," kata Mardani Ali Sera, Ketua Bappilu PKS.

Anggota Komisi II DPR RI tersebut menekankan agar pemerintah memprioritaskan calon pejabat yang memiliki kapasitas serta integritas tinggi dari berbagai kalangan anak bangsa.

"Bagus kalau mau rekrut orang, yang dikenal publik orang yang punya kapasitas dan integritas. Kalau perlu profesional, tidak harus orang partai. Ada banyak anak bangsa yang berkualitas," kata Mardani Ali Sera, Ketua Bappilu PKS.