PKB Dukung Usulan Mendagri Perkuat Sekolah Partai Sebelum Pilkada

Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hasanuddin Wahid mendukung usulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengenai penguatan pelatihan calon kepala daerah sebelum gelaran pilkada. Dukungan tersebut disampaikan PKB di Jakarta pada Selasa (4/8/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Hasanuddin menegaskan bahwa pendidikan politik di internal partai sangat vital. Langkah ini diperlukan demi membekali para kader agar memiliki integritas tinggi saat menjabat sebagai pejabat publik.

Ia mengungkapkan bahwa PKB telah mendirikan sekolah partai bernama AKPOLBANG sejak pilkada langsung pertama kali diselenggarakan pada 2005. Wadah ini menjadi sarana menggembleng calon pemimpin publik, mulai dari tingkat legislator hingga calon kepala daerah.

"Pemimpin publik dari PKB seperti calon anggota DPR RI maupun propinsi, para calon gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota dididik secara khusus selama beberapa hari dengan dibekali materi tentang nilai-nilai kebangsaan, kepemerintahan, kepemimpinan, good governance, bahkan hingga soal new world order-sistem dunia global. Para kepala daerah PKB wajib mengikuti sekolah kepemimpinan AKPOLBANG ini," kata Cak Udin, sapaan akrab Hasanuddin Wahid, kepada wartawan, Selasa (4/8/2026).

Selain sekolah partai, PKB juga rutin menyelenggarakan Forum Kepala Daerah PKB sebagai sarana peningkatan kapasitas serta pembinaan integritas secara berkelanjutan bagi kader yang menduduki jabatan eksekutif.

"Sekolah partai AKPOLBANG dan shortcourse melalui Forum P2PD PKB inilah yang selalu dilakukan jauh sebelum pak Mendagri mengusulkan agar partai memperkuat sekolah partai," ujarnya.

Ia menilai seruan yang disampaikan Mendagri memiliki keselarasan dengan pandangan politik PKB. Momen ini menjadi pengingat bagi seluruh partai politik untuk membenahi sistem kaderisasi mereka.

"Pak Tito memiliki kesamaan pandang soal ini dengan PKB dan seruan Mendagri tersebut menjadi pengingat dan motivasi agar semua partai kembali meningkatkan level sekolah partainya agar semakin menghasilkan para kepala daerah yang berintegritas dan tidak bermain-main dengan hukum dan kebijakan," tuturnya.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mendorong agar seluruh partai politik melatih calon kepala daerah sebelum resmi diusung dalam pilkada. Tito menekankan pentingnya proses kaderisasi dan penguatan tata kelola pemerintahan, birokrasi, serta penganggaran daerah.

"Wah, ini mancing-mancing ini. Itu kita serahkan kepada pembuat undang-undang ya, apakah mau melalui DPRD, nggak dilarang loh oleh konstitusi. Tinggal mengubah Undang-Undang Pilkada saja.

Konstitusi kita hanya mengatakan dipilih secara demokratis. Demokratis bisa langsung, bisa perwakilan," kata Tito di DPR.

Ia menambahkan bahwa lembaga legislatif perlu mempertimbangkan masukan terkait penguatan sekolah partai. Kemendagri juga menyatakan kesiapannya untuk mendampingi dan memberikan materi pelatihan jika diminta oleh partai politik.

"Tapi serahkan kepada (pembuat UU) yang mungkin perlu dipertimbangkan pendapat saya, ini partai-partai yang betul-betul sekolah partainya diperkuat," lanjutnya.