by

Pilkada di Tengah Pandemi, Zaiful Bokhari: Yakinlah di Hari H Tak Ada Kekhawatiran

Pelaksanaan pilkada serentak di tengah pandemi Covid-19 bisa dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Bahkan kondisi ini sempat dilakukan di Korea Selatan yang hasilnya memuaskan.

Maka tugas Pemerintah Daerah memberikan panduan, perhatian penuh lewat sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Calon Bupati Lampung Timur Zaiful Bokhari sangat percaya, serapan informasi tentang wabah Virus Corona telah diterima masyarakat dari layanan sosialisasi yang terus dilakukan.

Di sisi lain, tingkat disiplin yang selama ini dilakukan masyarakat Lampung Timur telah menjawab keraguan.

”Buktinya berhasil kita tekan. Lampung Timur menjadi kawasan zona hijau. Artinya sebaran itu bisa direda. Nah problem sekarang, harus pula kita sikapi dengan meningkatkan kembali kedisiplinan itu. Yakinlah saat hari H gelaran Pilkada 9 Desember, semua tidak ada kekhawatiran,” terang Zaiful kepada koran ini.

Ia mencontohkan Korea Selatan. Negara yang berhasil menggelar pemilihan di tengah pandemi. ”Contohnya kan sudah ada. Kita tinggal copy paste saja. Memang konturnya berbeda tapi hal yang baik pun bisa diterapkan. Lampung Timur juga bisa,” imbuh Zaiful.

Ditambahkannya, bencana wabah pandemi non alam seperti Covid-19 dapat diantisipasi dengan protokol kesehatan yang ketat. Tentunya, protokol kesehatan itu harus tersosialisasi dengan baik serta terimplementasi dengan baik pula.

”Kalau ada pendapat bahwa wabah bisa tumbuh subur karena ada massa yang berkumpul pada satu tempat, itu relevan. Tapi kalau itu pun tidak mengindahkan protokol kesehatan. Kuncinya sederhana kok, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan dengan sabun, dan hal lainnya,” imbuhnya.

Baca Juga  Menjelang Pilkada Jangan Sampai Ada Klaster Baru

Ditambahkan Zaiful, keputusan persetujuan bersama Pemerintah, DPR, dan KPU untuk menyelenggarakan pilkada 9 desember 2020 secara menyeluruh adalah langkah yang konstitusional dan proporsional dengan mempertimbangan keamanan protokol kesehatan Covid-19.

Pelaksanaan pilkada serentak dengan protokol kesehatan itu sendiri, kata dia, untuk menyelematkan keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

”Situasi yang tidak normal saat ini dan ditengah ketidakpastian kapan berakhirnya pandemi Covid-19 membuat pemerintah, DPR dan KPU memutuskan menyelamatkan keberlangsungan demokrasi dengan komitmen yang tinggi. Itulah yang harus pula kita dukung,” tegasnya.

Baca Juga  Ssstt..Lamtim Ternyata Punya Sentra Ikan Asap Terkenal

Dampak lain, sambung Zaiful, jika pilkada itu gagal, justru berpotensi melahirkan suatu problem konstitusional yang berdampak luas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.Keputusan melanjutkan tahapan pilkada serentak sudah sesuai dengan pedoman garis besar rambu-rambu konstitusional.

Zaiful merasa pelaksanaan pilkada di tengah pandemi telah mempertimbangkan berbagai alasan subjektif dan alasan objektif.

”Pilkada di saat pandemi ini sebagai ukuran keseriusan pemerintah dan kesiapan penyelenggara pemilu dalam menegakan prinsip-prinsip nilai demokrasi. Oleh karena itu jika pandemi itu kemudian menghambat keberlangsungan demokrasi di Indonesia, ini justru akan jadi problem,” pungkasnya. (man/tap)

Baca Juga