Pidato Presiden Prabowo di Parlemen Memicu Sorotan Publik

Sejumlah klaim dan rincian data dalam pidato Presiden Prabowo Subianto di depan parlemen menuai sorotan serta tanggapan kritis dari berbagai pihak. Sorotan tersebut mencakup kekeliruan penyebutan nominal upah buruh, klaim pendapatan pengemudi ojek online, hingga pembaruan data keuangan Badan Usaha Milik Negara. Kekeliruan paling mencolok terjadi ketika Kepala Negara mengenalkan seorang buruh harian asal Kabupaten Bogor bernama Ibu Susanah.

Dalam pidatonya, upah pengupasan bawang yang diterima dipaparkan sebesar Rp700 ribu per kilogram, padahal angka riil dalam data sebenarnya adalah Rp700 per kilogram. Klaim mengenai efektivitas pemangkasan potongan aplikasi ojek online dari 20 persen menjadi 8 persen juga memicu perdebatan. Asosiasi pengemudi dan analis ekonomi menilai pemangkasan biaya sewa 12 persen tersebut hanya meningkatkan pendapatan bersih pengemudi sekitar 15 hingga 17 persen dari pendapatan kotor, bukan dua hingga tiga kali lipat seperti yang disampaikan.

Di sektor hukum, penyesuaian remunerasi hakim junior yang disebut naik hingga 280 persen diimbangi dengan klaim bahwa penghasilan Ketua Mahkamah Agung Indonesia melampaui Ketua Mahkamah Agung Singapura. Pernyataan ini dinilai menyederhanakan konteks ekonomi karena Singapura secara konsisten memimpin standar gaji pejabat publik global tanpa memperhitungkan tunjangan dan perbedaan nilai tukar.

Pemerintah juga mengumumkan capaian swasembada pada delapan komoditas pangan nasional. Namun, klaim ketahanan pangan tersebut dinilai kontradiktif dengan realisasi impor komoditas utama seperti beras dan gula yang masih berjalan sepanjang tahun beserta fluktuasi harga di tingkat konsumen. Sementara di sektor korporasi negara, terjadi revisi perolehan keuntungan BUMN tahun 2024 dari Rp308 triliun menjadi Rp186 triliun atas dasar transparansi. Selain koreksi laba sebesar Rp122 triliun tersebut, kebijakan penutupan ratusan anak dan cucu perusahaan BUMN menimbulkan kekhawatiran terkait potensi pemutusan hubungan kerja massal.