Petinggi Parpol dan Istana Tanggapi Isu Reshuffle Kabinet

Sejumlah petinggi partai politik dan pihak Istana memberikan respons terkait isu perombakan atau reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto yang diisukan bakal digelar setelah 17 Agustus 2026, sebagaimana dilansir dari Detikcom pada Jumat (7/8/2026).

Kabar yang beredar menyebutkan kocok ulang kabinet tersebut hanya bersifat terbatas untuk mengisi beberapa posisi menteri maupun wakil menteri yang saat ini masih kosong.

Wakil Ketua Umum PAN Saleh Partaonan Daulay menegaskan bahwa keputusan melakukan perombakan jajaran pembantu presiden merupakan kewenangan penuh kepala negara.

"Soal reshuffle, itu adalah hak prerogatif presiden. Para pembantu dan partai-partai koalisi tidak perlu menanggapi terlalu jauh. Apalagi, fenomena reshuffle bukan hanya isu sekarang. Setiap rezim pemerintahan, isu ini selalu ada," kata Saleh saat dihubungi.

Saleh menambahkan bahwa Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menginstruksikan kader agar fokus bekerja dan menyerahkan wacana tersebut kepada publik.

"PAN meninggalkan ruang diskusi soal itu bagi para akademisi, pengamat, dan masyarakat. Mereka bisa saja menyampaikan pendapat yang baik yang perlu dipertimbangkan. Dengan begitu, semua komponen masyarakat bisa terlibat. Itu tentu baik dalam membangun demokrasi," ucap Saleh.

Pandangan serupa disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Dede Yusuf yang menyebut isu penggantian menteri adalah hak prerogatif presiden, sembari menilai jajaran menteri mitra kerjanya di legislatif telah menunjukkan kinerja baik.

"Hak prerogatif presiden yang lebih memahami soal itu, kalau di mitra saya di Komisi II, nampaknya sudah perform dengan baik semua," ujar Dede Yusuf.

Meskipun demikian, Anggota DPR RI tersebut mengaku tidak mengetahui secara menyeluruh performa para pejabat di kementerian lainnya.

"Kalau untuk semua mentri saya tidak paham ya. Hanya yang di Komisi II," imbuhnya.

Dari pihak oposisi, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira memilih untuk menyerahkan sepenuhnya kejelasan informasi tersebut kepada pihak pemerintah.

"Nggak tahu, saya, mesti tanya ke pemerintah, ke Jubir Istana," tutur Andreas.

Mengenai hasil survei tingkat kepuasan publik yang mengalami penurunan, Andreas menilai pemerintah kemungkinan memiliki indikator serta penilaian tersendiri.

"Dari hasil-hasil survei ini apa respons pemerintah? Pemerintahnya merasa jelek tidak. Mungkin hasil survei tidak seperti yang dilihat pemerintah. Mungkin pemerintah punya hasil survei sendiri," tutur Andreas.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meluruskan kabar perombakan jajaran pembantu presiden yang berhembus sejak akhir Juli.

"Reshuffle? Sementara belum ada. Kalaupun, mohon maaf ya, kalaupun misalnya ada, barangkali untuk mengisi kekosongan-kekosongan dari beberapa posisi yang karena perubahan yang kemarin ditinggalkan oleh pejabat yang lama," kata Prasetyo kepada wartawan di gerbong kereta Nusantara Explorer di Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026).

Prasetyo menyebutkan beberapa posisi yang saat ini belum terisi, seperti jabatan Wakil Menteri Pertanian serta Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Ya, contohnya seperti wamentan. (Wamen Imipas) Ya, itu juga kosong," ujar Prasetyo.

Ia menekankan bahwa sampai saat ini belum ada pembahasan resmi dari Presiden Prabowo Subianto mengenai pergantian pejabat dalam waktu dekat.

"Tapi memang, terus terang, kita belum, Bapak Presiden juga belum berdiskusi mengenai rencana adanya pergantian atau reshuffle dekat ini," katanya.