Petani Australia Khawatir Penangguhan Visa Backpacker Ganggu Pangan

Sektor pertanian Australia terancam kekurangan tenaga kerja dan menghadapi krisis ketahanan pangan akibat kebijakan penangguhan permohonan visa bagi peserta Working Holiday Maker. Kebijakan ini dinilai merugikan para petani yang bergantung pada pekerja lepas saat musim panen tiba, sebagaimana dilansir dari Detikcom. Program yang berjalan sejak 1975 tersebut menjadi tumpuan utama kawasan pedesaan.

Federasi Petani Nasional memperkirakan para pemegang visa liburan sambil bekerja menyumbang sekitar separuh dari total tenaga kerja lepas selama masa panen berlangsung. Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke memaparkan bahwa pemrosesan pendaftaran visa akan berjalan lebih lambat dari biasanya. Berdasarkan data resmi kementerian, permohonan dari 23 negara dihentikan sementara, termasuk Indonesia yang statusnya diubah menjadi mekanisme undian.

Penangguhan ini memicu penolakan keras dari kelompok industri hortikultura yang menilai keberadaan pemuda asing sangat krusial bagi pasokan makanan nasional.

"[Para backpacker] sangat penting bagi industri kami dan ketahanan pangan negara," kata juru bicara bidang hortikultura NFF, Richard Shannon. Selain sektor perkebunan, organisasi pemulihan bencana BlazeAid turut merasakan dampak langsung dari penurunan jumlah peserta visa pemuda tersebut.

"Saya hanya khawatir jika penangguhan [WHV] terjadi, masyarakat kita dan khususnya di pedesaan akan menderita," ujar kepala eksekutif BlazeAid, Melissa Jones. Jones menambahkan bahwa mayoritas relawan di wilayah pascabencana merupakan pemegang visa liburan.

"Di kamp basis kami di Euroa [di Victoria] saat ini, tempat kami bekerja setelah kebakaran Longwood, 75 persen dari mereka yang berada di kamp adalah backpacker," kata Melissa Jones. Keberadaan para pekerja asing ini juga dinilai menggerakkan roda ekonomi lokal tempat mereka ditempatkan. "Merek berbelanja di toko-toko lokal, tinggal di komunitas lokal, dan menjalin hubungan dengan orang-orang," katanya.

Keterlibatan mereka dipandang memberikan dampak positif tanpa mengganggu ketersediaan hunian warga lokal.

"Mereka tidak membeli rumah kita, mereka tidak mengambil ruang yang kita butuhkan," kata Melissa Jones. Dukungan tersebut diharapkan dapat terus berlanjut demi menjaga stabilitas kawasan rural. "Mereka sebenarnya sangat bermanfaat bagi negara kita, dan seharusnya tetap seperti itu," katanya.

Tantangan serupa dihadapi oleh para pengusaha komoditas lain yang mengandalkan pemotongan bibit dan pemanenan manual.

"Kami biasanya memiliki beberapa backpacker ketika kami memotong bibit kentang untuk ditanam dan … ketika kami panen di musim gugur," kata petani kentang Australia Selatan, Terry Buckley. Tanpa keberadaan tenaga kerja operasional ini, pelaku usaha terpaksa mengalihkan investasi ke pengadaan alat berat yang berbiaya tinggi.

"Ada banyak mesin yang harganya AU$1 juta [lebih dari Rp12 miliar] per unit sekarang, jadi semua itu harus dikembalikan entah bagaimana caranya," katanya. Pemerintah Australia sempat mengarahkan skema Mobilitas Tenaga Kerja Pasifik sebagai alternatif utama untuk memenuhi kebutuhan sektor agrikultur. Namun, pihak industri menilai kedua skema tersebut memiliki fungsi yang berbeda.

"Mereka bukan pengganti. Mereka memegang peran dan tujuan yang berbeda, baik dalam arti praktis di pertanian maupun dalam hal kebutuhan tenaga kerja yang mereka penuhi," kata Richard Shannon. Pelaku usaha perkebunan mangga skala besar Manbulloo menyatakan bahwa skema alternatif memiliki kendala biaya dan prosedur. "Biaya administrasinya sekitar 10 kali lipat dan jauh lebih mahal daripada hanya mempekerjakan warga Australia dengan tarif dan kondisi yang sama, atau mempekerjakan para peserta WHV," kata direktur pelaksana Marie Piccone.

Ketersediaan pekerja musiman sangat menentukan keberlangsungan finansial para petani setiap tahunnya.

"Kita perlu tenaga kerja untuk memanen mangga kita, karena itulah satu-satunya waktu dalam setahun di mana kita mendapatkan penghasilan," kata Marie Piccone. Tekanan operasional ini dikhawatirkan berdampak langsung pada lonjakan harga bahan pangan di tingkat konsumen. "Saya pikir para menteri dan pemerintah federal harus memahami kalau sektor hortikultura sedang mengalami tekanan harga pokok," kata Marie Piccone.

Asosiasi petani menegaskan akan terus mendesak pemerintah agar meninjau ulang dampak kebijakan migrasi ini terhadap kestabilan pasokan komoditas harian.

"Dan tekanan kenaikan harga yang kemungkinan akan terjadi pada harga produk segar di rak-rak supermarket," kata Richard Shannon.