Pertamina dan Pemda Pastikan Ketersediaan BBM Subsidi di Maluku dan Papua Barat

Pertamina Patra Niaga bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar memastikan keandalan suplai bahan bakar minyak (BBM) subsidi Biosolar di Saumlaki sebagai antisipasi meningkatnya aktivitas kendaraan angkutan barang dan material akibat pembangunan Proyek Blok Masela, Kamis (6/8/2026).

Berdasarkan pemantauan, terjadi kenaikan penggunaan kendaraan angkutan sekitar 20 persen dibanding bulan sebelumnya. Stok Biosolar di dua SPBU dan Fuel Terminal Saumlaki tersedia dengan baik, dengan penyerapan kuota sampai Juli 2026 mencapai 68 persen, kata Area Manager Communication Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas.

Untuk mengantisipasi kebutuhan, komunikasi penambahan kuota sedang dilakukan dengan pemerintah daerah dan diharapkan surat permohonan keluar akhir Agustus. Selain itu, pengaturan jam operasional dan antrian di SPBU turut diterapkan agar pelayanan tetap optimal.

"Kami sudah proyeksikan peningkatan konsumsi masyarakat dan aktivitas pembangunan. Upaya ini terus kami monitor agar penyaluran berjalan maksimal dan aman," ujar Ispiani Abbas.

Bupati Kepulauan Tanimbar, Ricky Jauwerissa, menyatakan pemerintah daerah tengah menyiapkan proyeksi kebutuhan BBM sebagai dasar permohonan penambahan kuota ke BPH Migas. Dia juga mengimbau masyarakat agar tidak panic buying dan membeli BBM sesuai kebutuhan.

"Proyeksi sementara tahap finalisasi dan akan segera dikirim agar kebutuhan masyarakat dan pembangunan proyek strategis terlayani dengan baik. Jangan terpancing informasi yang belum pasti," kata Ricky Jauwerissa.

Di Kota Sorong, DPRD mengendus adanya indikasi permainan dalam distribusi BBM yang menyebabkan antrean panjang kendaraan di hampir semua SPBU, meski Pertamina menyatakan stok aman. Ketua DPRD Kota Sorong, Drs. Ec. John Lewerissa, mempertanyakan kejanggalan situasi yang serentak terjadi.

"Kenapa semua terjadi hal yang sama begitu?" tanya John Lewerissa.

Anggota DPRD, James Nixon Senewe, mengungkapkan stok BBM sudah kosong sejak akhir pekan sebelumnya, bertentangan dengan klaim Pertamina.

"Hari Sabtu jam 12.00 stok BBM sudah tidak ada, hari Minggu juga sama," ujar James Nixon Senewe.

Wakil Ketua II DPRD Sorong, Ricky Taneri, menuntut adanya sanksi jika terbukti pelanggaran dalam distribusi atau praktik di tingkat SPBU, serta mempertanyakan keabsahan pelibatan Samsat dan kepolisian di SPBU untuk menindak penunggak pajak.

"Kalau SPBU yang salah, apa sanksinya? Kalau manajemen Pertamina tidak kompeten, harus bertanggung jawab," tegas Ricky Taneri.

Sementara itu, di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, keterbatasan kuota solar subsidi sebesar 30 kiloliter untuk Agustus 2026 menjadi penyebab antrean panjang di SPBU Saumlaki. Pengelola SPBU menerapkan pembatasan pengisian harian untuk mengatur stok agar bertahan hingga akhir bulan, menurut Petrus Balak.

"Kuota solar kami hanya 30 KL sehingga harus dibatasi agar tidak habis cepat," jelas Petrus.

Dia menambahkan, penyaluran dilakukan berdasarkan barcode kendaraan dan terbagi sesuai kapasitas kendaraan agar distribusi merata. Meskipun antrean panjang, arus lalu lintas di sekitar SPBU tetap berjalan tertib.

Di Fakfak, Bupati Samaun Dahlan memastikan stok BBM subsidi dan non-subsidi tersedia melimpah dan tidak ada kendala pasokan. Namun, antrean panjang di SPBU dikarenakan masalah teknis seperti modifikasi tangki kendaraan yang memperlama waktu pengisian serta konsumsi melebihi kuota normal.

"Penyaluran dari Pertamina ke SPBU selalu sesuai permintaan, masalahnya ada kendaraan yang tangkinya dimodifikasi sehingga memakan waktu dan kuota lebih banyak," ujar Samaun Dahlan.

Bupati mendukung pembatasan pengisian solar untuk armada besar agar distribusi BBM dapat merata dan berharap pengaturan ini dapat mengurai antrean kendaraan di Fakfak.