Pentagon Merevisi Doktrin Militer Untuk Mengintegrasikan Kecerdasan Buatan Dalam Penentuan Sasaran Perang

Departemen Pertahanan Amerika Serikat diam-diam telah memperbarui doktrin militer mengenai penentuan sasaran pertempuran pada April 2026 guna membuka jalan bagi kecerdasan buatan dalam mengambil keputusan krusial di medan perang, sebagaimana dilansir dari Bloombergtechnoz pada Jumat (26/6/2026). Revisi aturan penargetan gabungan ini menjadi bukti nyata dari ambisi militer Amerika Serikat untuk mempercepat implementasi teknologi otonom dalam konflik bersenjata modern. Dokumen resmi tersebut merinci arah baru penargetan militer yang melibatkan sistem mutakhir.

"sistem di mana AI memulai tindakan dengan pengawasan manusia," tulis publikasi tersebut.

Langkah baru ini secara fundamental mengubah mekanisme operasional yang sebelumnya sangat bergantung pada kendali manual. "sistem ‘human in the loop’, di mana manusia yang memulai tindakan." tulis publikasi tersebut mengenai praktik masa lalu.

Kebutuhan adaptasi teknologi ini didorong oleh dinamika persaingan global yang kian intensif. "Kecepatan perang di masa depan, bersama dengan kemajuan musuh kita sendiri dalam bidang AI, mungkin mengharuskan pasukan gabungan untuk mengadopsi sistem yang sepenuhnya otonom," tulis publikasi tersebut.

Pembaruan ini juga memasukkan prosedur penanganan aspek kemanusiaan di tengah investigasi serangan pangkalan udara di Iran yang menewaskan warga sipil. "mitigasi korban sipil" tulis publikasi tersebut dalam konten terbarunya. Militer AS mengindikasikan bahwa penggunaan kecerdasan buatan akan memangkas rantai birokrasi komunikasi dari deteksi hingga eksekusi.

"siklus dari sensor ke penembak" tulis publikasi tersebut menjelaskan efisiensi operasi.

Implementasi teknologi ini diklaim mampu mempercepat ritme pertempuran di lapangan secara signifikan. "meningkatkan tempo operasi." tulis publikasi tersebut. Kendati demikian, militer mengakui adanya konsekuensi serius dari peralihan sistem operasional ini.

"menimbulkan dilema moral dan hukum yang serius serta memerlukan penetapan pedoman etika yang jelas untuk meredakan kekhawatiran terkait keputusan yang didukung AI." tulis publikasi tersebut.

Risiko ketergantungan penuh terhadap teknologi tanpa adanya intervensi manusia juga menjadi perhatian khusus dalam dokumen. "harus berhati-hati untuk menghindari ketergantungan berlebihan pada hasil AI tanpa pengawasan manusia," tulis publikasi tersebut.

Algoritma pertahanan canggih saat ini memiliki kapasitas pengolahan informasi yang masif. "dalam skala dan kecepatan yang jauh melampaui kapasitas manusia." tulis publikasi tersebut.

Meski memicu perdebatan, efektivitas operasional diperkirakan akan melonjak drastis melalui pemanfaatan komputasi canggih. "Kemajuan dalam AI akan meningkatkan proses penargetan dan memungkinkan serangan presisi jarak jauh," tulis publikasi tersebut. Para pimpinan pasukan di lapangan dituntut untuk menguasai sistem digital demi menjaga dominasi militer.

"perlu memanfaatkan kekuatan AI" tulis publikasi tersebut.

Akurasi data dari berbagai sektor dapat divalidasi secara instan menggunakan kecerdasan buatan. "AI dapat dengan segera membandingkan data target yang dikumpulkan dari berbagai platform untuk mengonfirmasi kebenaran informasi yang diperoleh," tulis publikasi tersebut. Di balik kecanggihan tersebut, Pentagon menyertakan catatan sejarah mengenai kendala komputerisasi dalam sistem persenjataan.

"tantangan" tulis publikasi tersebut dalam lampirannya.

Interaksi manusia tetap dinilai memiliki peran krusial yang tidak bisa digantikan oleh mesin pembelajar. "otomatisasi bukanlah pengganti pemikiran manusia atau komunikasi proaktif." tulis publikasi tersebut.

Keputusan akhir mengenai legalitas hukum perang dan penentuan waktu serang tetap berada di tangan pemimpin operasional. "para komandan bertanggung jawab atas prioritas, dampak, dan waktu pelaksanaan" tulis publikasi tersebut.

Juru bicara Pentagon menegaskan bahwa perubahan ini dirancang lewat evaluasi panjang dari berbagai skenario taktis. "Pembaruan soal doktrin penargetan kami merupakan hasil dari proses komprehensif yang berlangsung selama beberapa tahun, yang menggabungkan pelajaran yang dipetik dari berbagai sumber, termasuk latihan, simulasi perang, dan penilaian prospektif terhadap lingkungan keamanan di masa depan," ujar Juru Bicara Pentagon. Pihak kementerian menilai revisi doktrin pertempuran ini sebagai langkah yang amat krusial.

"signifikan," ujar Juru Bicara Pentagon.

Ia menambahkan bahwa aspek perlindungan masyarakat dan implementasi teknologi baru menjadi poin esensial perubahan. "pembaruan kunci." ujar Juru Bicara Pentagon. Seorang pejabat Pentagon memberikan klarifikasi terpisah untuk menegaskan posisi kepemimpinan manusia dalam komando militer.

"Departemen Perang memastikan bahwa manusia selalu terlibat dalam pengambilan keputusan operasional yang kritis. Teknologi AI Departemen tidak secara otonom memilih atau menyerang sasaran; teknologi ini memastikan para komandan tetap memegang kendali atas setiap keputusan, memberdayakan mereka untuk bertindak berdasarkan gambaran operasional terkini dan seakurat mungkin." ujar Pejabat Pentagon.

Pihak berwenang juga mulai menerapkan instrumen kecerdasan buatan terintegrasi untuk mendukung manajemen pertempuran secara makro. "Kami sedang membangun jaringan agen AI yang saling terintegrasi, yang memberikan akses lebih cepat kepada para komandan terhadap informasi yang lebih baik, sekaligus tetap menempatkan penilaian manusia sebagai inti dari setiap keputusan penargetan," ujar Cameron Stanley, Kepala Digital dan AI Pentagon.

Di sisi lain, regulasi internal yang berlaku saat ini masih mengikat komandan untuk menakar penggunaan kekuatan bersenjata. "tingkat penilaian manusia yang sesuai dalam penggunaan kekuatan." tulis aturan memorandum presiden yang berlaku saat ini.

Kebijakan penargetan otonom ini menuai kritik tajam dari komunitas internasional karena dinilai melanggar batas kemanusiaan. "tidak dapat diterima secara politik" ujar Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB. Ia mendesak dunia internasional untuk segera memblokir pengembangan persenjataan mandiri tanpa kontrol penuh manusia.

"menjijikkan secara moral." ujar Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB.

Perusahaan teknologi Anthropic PBC yang menjadi mitra Pentagon turut menyuarakan batasan kapasitas operasional kecerdasan buatan mereka. "senjata otonom sepenuhnya," ujar Dario Amodei, CEO Anthropic PBC, menjelaskan teknologi yang menurutnya belum siap diterapkan secara penuh tanpa supervisi.